Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi
- Authors
-
-
Siti Fatimah Halim
Fakultas Hukum Universitas HasanuddinAuthor
-
- Keywords:
- Khilafah, Negara Hukum, Demokrasi, Ketatanegaraan Indonesia, Pancasila
- Abstract
- Perdebatan mengenai penerapan sistem khilafah di Indonesia masih menjadi pembahasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagian pihak memandang khilafah sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa harus mengganti bentuk negara yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sistem khilafah serta urgensi penerapannya di Indonesia ditinjau dari perspektif negara hukum dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem khilafah memiliki perkembangan dan bentuk penerapan yang berbeda-beda dalam sejarah Islam. Sementara itu, Indonesia telah memiliki dasar konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, penerapan khilafah sebagai pengganti sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjadi kebutuhan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab tetap dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara tanpa harus mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- References
-
Ahyar, Muzayyin, dan Ni’matul Huda. “Islamic Constitutionalism: Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution.” Constitutional Review, Vol. 7, No. 2 (2021): 326–349. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/726
Basri, dan Mohammad Takdir. “Khilafah State versus Nation-State: Genealogy, Contestation, and Relation in Post-New Order Indonesia.” Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2023): 51–76. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/epis/article/view/7515
Sodiqin, Ali, dan Anwar M. Radiamoda. “The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State.” Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2 (2021): 138–167. https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/241
Tobroni, Faiq. “State-Centric versus Human Resource–Centric Khilafah: A Comparative Analysis.” Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2 (2025): 158–175. https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11915
Hadiyatna, Dian. “Polisi: Kegiatan Khilafatul Muslimin Bertentangan dengan Pancasila.” ANTARA News, 7 Juni 2022. https://www.antaranews.com/berita/2923697/polisi-kegiatan-khilafatul-muslimin-bertentangan-dengan-pancasila/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202013.pdf
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64506/uu-no-16-tahun-2017
- Downloads
- Published
- 2026-11-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan, Fajar Intan Kurnia, Yunita Dyah Prasinta, KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virly Agustin Aldilla, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MEMBUJUK ANAK LAIN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4464 K/PID.SUS/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ayu Dwi Irawati, Nabila Adhelia Putri, The Legal Status of Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes (ALKI) Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) in Relation to the Operation of Foreign Unmanned Underwater Vehicles , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Roaina, Kedudukan dan Peran Panitera dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Perkara guna Mendukung Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.