KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH
- Authors
-
-
Abdul Muhaimin F
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Mayada Safalia
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Moch Imam Chamdillah
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Kewenangan DPRD, Pengawasan Legislatif, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Yuridis Empiris
- Abstract
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat lokal, fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi (legislasi) dan penganggaran, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan yuridis dan sosiologis DPRD Kota/Kabupaten, dengan studi kasus di DPRD Kota Pasuruan, dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui pengamatan langsung, partisipasi aktif dalam aktivitas kesekretariatan dewan, serta analisis deskriptif kualitatif selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat (hearing), audiensi komisi, serta penerimaan aksi demonstrasi secara langsung, termasuk aksi penolakan terhadap wacana kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran etanol. Kendala institusional yang dihadapi meliputi dinamika komunikasi politik antarfraksi, tarik-menarik kepentingan sektoral, serta kendala sinkronisasi regulasi antara kebijakan strategis pemerintah pusat dan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangannya secara responsif. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan dan restrukturisasi mekanisme tindak lanjut aspirasi agar rekomendasi legislatif dapat lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
Cipto, B. H. (2011). Fungsi representasi DPRD dalam pengawasan kebijakan publik di era otonomi daerah. Jurnal Hukum Pro Justitia, 29(1), 87–99.
Fajri, N. (2018). Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lex Administratum, 6(3), 45–56.
Mahfud MD, M. (2012). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Press.
Negara, H. K. (2020). Hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Rahman, A. R. (2021). Optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–124.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.