KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH
- Authors
-
-
Abdul Muhaimin F
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Mayada Safalia
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Moch Imam Chamdillah
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Kewenangan DPRD, Pengawasan Legislatif, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Yuridis Empiris
- Abstract
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat lokal, fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi (legislasi) dan penganggaran, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan yuridis dan sosiologis DPRD Kota/Kabupaten, dengan studi kasus di DPRD Kota Pasuruan, dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) melalui pengamatan langsung, partisipasi aktif dalam aktivitas kesekretariatan dewan, serta analisis deskriptif kualitatif selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat (hearing), audiensi komisi, serta penerimaan aksi demonstrasi secara langsung, termasuk aksi penolakan terhadap wacana kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran etanol. Kendala institusional yang dihadapi meliputi dinamika komunikasi politik antarfraksi, tarik-menarik kepentingan sektoral, serta kendala sinkronisasi regulasi antara kebijakan strategis pemerintah pusat dan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangannya secara responsif. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan dan restrukturisasi mekanisme tindak lanjut aspirasi agar rekomendasi legislatif dapat lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
Cipto, B. H. (2011). Fungsi representasi DPRD dalam pengawasan kebijakan publik di era otonomi daerah. Jurnal Hukum Pro Justitia, 29(1), 87–99.
Fajri, N. (2018). Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lex Administratum, 6(3), 45–56.
Mahfud MD, M. (2012). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Rajawali Press.
Negara, H. K. (2020). Hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Rahman, A. R. (2021). Optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–124.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ervinda Nur Fauzia, Alifvia Putri Indriani, Dea Tarissa Putri Pratama, Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agita Sri Aloina, Tasya Rahmadiyanti, Alifah Syahidna Zahra, ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BERDASARKAN UU KESEHATAN NO. 17/2023 DAN UU NARKOTIKA NO. 35/2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eidhelwise Deswita Maharani, Etna Annisa Salwa Dzakiyah, Cahya Nabilla Islamia, Desvita Prima Rahmawati, Nayla Rahima Putri, Febra Anjar Kusuma, OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNG SENANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.