Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum
- Authors
-
-
Adinda Rahma Permatasari
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Jens Thomos Gratya Sinaga
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadhifa Rahmadhani
Hukum, Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- anak perempuan, waris adat, Batak Toba, patrilineal, keadilan hukum
- Abstract
- Sistem kekerabatan patrilineal Batak Toba menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima pemberian orang tua, sehingga dipersoalkan dari sudut persamaan dan nondiskriminasi dalam UUD 1945. Penelitian yuridis normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan merumuskan rekonstruksinya berdasarkan prinsip keadilan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan bergeser ke arah pengakuan hak mewaris melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik keluarga, meskipun belum seragam dan bertumpu pada putusan atas adat Karo dan Batak Mandailing, bukan Batak Toba. Berdasarkan pemikiran Rawls dan Radbruch, standar CEDAW, serta pembanding Nigeria dan India, penelitian ini mengusulkan lima unsur rekonstruksi: pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris; kedudukan awal yang setara; pembedaan jenis harta; musyawarah adat yang inklusif dan terdokumentasi; serta kriteria yang jelas atas frasa “perkembangan zaman dan peradaban” dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
- References
-
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 852.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Perubahan Kedua. https://peraturan.go.id/files/UUD+1945+Perubahan+Kedua.pdf.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46978.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 29 on Article 16 of the Convention (Economic Consequences of Marriage, Family Relations and Their Dissolution). CEDAW/C/GC/29, 30 Oktober 2013. https://hrlibrary.law.umn.edu/gencomm/CEDAW%20Gen%20rec%2029.pdf.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 (dimuat dalam Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 (Waris Adat). Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a313416280ab9c0303834343231.html.
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Ariani, Maria, Hasnah Aziz, dan Pandri Zulfikar. “Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kedudukan Janda dan Anak Perempuan di Bidang Kewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba.” Jurnal Pemandhu 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4259.
Christin, Naomi, Emilda Firdaus, dan Ulfia Hasanah. “Pemenuhan Hak Waris Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Desa Untemungkur Kecamatan Muara.” Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12126.
Elpina. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba.” Kalam Keadilan 3, no. 2 (2015). https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/24.
Lumban Gaol, Sastra Gunawan, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, dan Galih Puji Mulyono. “Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang.” Bhirawa Law Journal 5, no. 1 (Mei 2024). https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/12955.
Nalle, Victor Imanuel W. “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya vs Perkembangan Zaman).” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 436–447. https://doi.org/10.22146/jmh.37201.
Sidabalok, Harni Indri Ati, Diana Amir, dan Herlina Manik. “Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji.” Zaaken: Journal of Civil and Business Law 4, no. 3 (2023): 455–472. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.26675.
Widihastuti, S., Nurhayati, I., Kuncorowati, P. W., & Puspitasari, C. D. (2024). A shift of inheritance tradition in Batak migrant communities in Yogyakarta. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21(1), 41–53. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.71621.
Yehezkiel, Yuan, Amri Panahatan Sihotang, dan B. Rini Heryanti. “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Batak Toba di Kota Semarang.” Semarang Law Review 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8775.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Destu Andira, Ari Teguh Persadanta Sembiring, Maulana Malik Tamrin, Revy Ardhana Susanto, Zainudin Hasan, Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Jayanti, Trio Adi Wijaya, Shevriyo Haikal Ramadhan, Adhitya Supriyanto, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.