Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015
- Authors
-
-
Ari Mony
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonAuthor
-
- Keywords:
- penyempurnaan hukum, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Ambon, kualitatif
- Abstract
- Persoalan sampah di Kota Ambon terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi, sementara pengaturan hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus berbasis hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan perlu ditempuh melalui: (1) harmonisasi norma Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait klasifikasi dan pemilahan sampah; (2) penguatan sistem sanksi, baik administratif maupun pidana, beserta mekanisme penegakannya; (3) penyempurnaan pengaturan kelembagaan, perizinan, dan sarana prasarana; (4) peningkatan partisipasi masyarakat serta insentif dan disinsentif; dan (5) pembentukan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam perspektif hukum Islam, penyempurnaan tersebut sejalan dengan prinsip maslahah dan upaya menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tujuan syariat.
- References
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik kepada Masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 54 dst. IAIN Ambon.
Konflik Norma dalam Pengaturan Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012. Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah. Saniri, Vol. 4, No. 1, November 2023, hlm. 25-34. e-ISSN 2774-1850. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Jurnal Aplikasi Administrasi (JAA), ISAS, kajian retribusi persampahan/kebersihan Kota Ambon.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Meitanto Saputra, Anisa Viola Vernandes, Alike Natarina Azahra, Ananda Alfarel Mardani, PERAN TOKOH ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH MASYARAKAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Azizah Retno Ariyanti, Nanda Sonia Salsabila, Mada Yasir Sidiq, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL: ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.