Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015
- Authors
-
-
Ari Mony
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonAuthor
-
- Keywords:
- penyempurnaan hukum, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Ambon, kualitatif
- Abstract
- Persoalan sampah di Kota Ambon terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi, sementara pengaturan hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus berbasis hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan perlu ditempuh melalui: (1) harmonisasi norma Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait klasifikasi dan pemilahan sampah; (2) penguatan sistem sanksi, baik administratif maupun pidana, beserta mekanisme penegakannya; (3) penyempurnaan pengaturan kelembagaan, perizinan, dan sarana prasarana; (4) peningkatan partisipasi masyarakat serta insentif dan disinsentif; dan (5) pembentukan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam perspektif hukum Islam, penyempurnaan tersebut sejalan dengan prinsip maslahah dan upaya menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tujuan syariat.
- References
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik kepada Masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 54 dst. IAIN Ambon.
Konflik Norma dalam Pengaturan Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012. Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah. Saniri, Vol. 4, No. 1, November 2023, hlm. 25-34. e-ISSN 2774-1850. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Jurnal Aplikasi Administrasi (JAA), ISAS, kajian retribusi persampahan/kebersihan Kota Ambon.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arina Rahmania, Hilda Angelina Sirait, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.