Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015
- Authors
-
-
Ari Mony
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonAuthor
-
- Keywords:
- penyempurnaan hukum, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Ambon, kualitatif
- Abstract
- Persoalan sampah di Kota Ambon terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi, sementara pengaturan hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus berbasis hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan perlu ditempuh melalui: (1) harmonisasi norma Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait klasifikasi dan pemilahan sampah; (2) penguatan sistem sanksi, baik administratif maupun pidana, beserta mekanisme penegakannya; (3) penyempurnaan pengaturan kelembagaan, perizinan, dan sarana prasarana; (4) peningkatan partisipasi masyarakat serta insentif dan disinsentif; dan (5) pembentukan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam perspektif hukum Islam, penyempurnaan tersebut sejalan dengan prinsip maslahah dan upaya menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tujuan syariat.
- References
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik kepada Masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 54 dst. IAIN Ambon.
Konflik Norma dalam Pengaturan Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012. Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah. Saniri, Vol. 4, No. 1, November 2023, hlm. 25-34. e-ISSN 2774-1850. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Jurnal Aplikasi Administrasi (JAA), ISAS, kajian retribusi persampahan/kebersihan Kota Ambon.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M. Yogi Bahtiar, M. Jopan Febriansyah, TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiyah Farhah Mashuri, Ruth Hanna Nainggolan, HUBUNGAN HUKUM DAN MORAL DALAM PEMIKIRAN LON FULLER: RELEVANSINYA TERHADAP ETIKA PROFESI HAKIM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farid, Farel Bimo Marello, Dyra Aura Dini, Salwa Adlia Qarira, Della Kartini, Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan KUHP Nasional: Antara Keadilan, Kemanusiaan, dan Kepastian Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.