PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA
- Authors
-
-
Siti Nurhandayani
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Grace Measy Sobari
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Adit Tia Ramadanu
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Nandang Kusnadi
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pinjaman online ilegal, pelindungan konsumen, UU P2SK, pelindungan data pribadi, Otoritas Jasa Keuangan
- Abstract
- Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia. Pinjaman online (pinjol) ilegal masih merugikan konsumen, bukan hanya secara finansial, tetapi juga lewat teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menguraikan kerangka hukum pelindungan konsumen terhadap pinjol ilegal di Indonesia, memaparkan skala persoalannya pada 2025–2026, dan menilai efektivitas pelindungan tersebut. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi resmi OJK, dan pemberitaan media arus utama. Hasilnya menunjukkan bahwa pelindungan hukum berlapis sudah tersedia, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp1 triliun, POJK 22/2023 dan POJK 40/2024, hingga UU PDP. Namun, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan tetap 951 entitas dari Maret sampai Agustus 2026, sementara pengaduan naik dari 10.516 menjadi 30.328. Pemblokiran nomor penagih juga bersifat sementara, dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per Juli 2026. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen sudah kuat pada tingkat norma, tetapi belum sama kuat pada tingkat pelaksanaan.
- References
-
Akanji, Olawale Amos, Manuel Egele, dan Gianluca Stringhini. “The Cost of Convenience: Identifying, Analyzing, and Mitigating Predatory Loan Applications on Android.” Dalam ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS ’26). New York: ACM, 2026. https://doi.org/10.1145/3779208.3785263.
Hamsin, Muhammad Khaeruddin, Abdul Halim, dan Rizaldy Anggriawan. “Digital Lending in Smart Society: Legal and Sharia Perspectives on Consumer Privacy and Ethical Collection Practices.” SHS Web of Conferences 204 (2024): 07001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407001.
Hanafi, Sahrul. “Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2025): 414–30. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/20386/7016.
Hidayah, Siti. “Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal.” Yustisi 11, no. 1 (2024): 296–312. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16213.
Kania, Irma Dewi, Sentosa Sembiring, dan Catharina Dewi Wulansari. “Reconstructing Personal Data Protection Institutions for PayLater Users under Law No. 27 of 2022.” Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 26, no. 2 (2026): 2597–612. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71051.
Priambono, Lutvy, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar. “Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal.” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 11238–43. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068.
Tan, David. “Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge.” Asian Journal of Law and Society 10, no. 3 (2023): 376–400. https://doi.org/10.1017/als.2022.21.
Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, dan Neha Mishra. “Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia: A Future-Forward Perspective.” International Review of Law, Computers & Technology 37 (2023). https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.
“Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi.” Hukumonline, t.t. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/.
“Kredit Macet Pinjol Naik 4, 73%, OJK Soroti Kemampuan Bayar Borrower.” Bisnis.com, 9 Oktober 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower.
Kusuma, Ade Indra. “7 Cara Ampuh Atasi Debt Collector Pinjol.” Kompas TV, September 2025. https://www.kompas.tv/info-publik/616179/7-cara-ampuh-atasi-debt-collector-pinjol.
Laksono, Muhdany Yusuf. “Perempuan di Gresik Mengaku Jadi Korban Pinjol Ilegal, Diancam Sebar Foto Editan.” Kompas.com, 8 Oktober 2026. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/08/110332578/perempuan-di-gresik-mengaku-jadi-korban-pinjol-ilegal-diancam-sebar-foto.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas.” Situs Mahkamah Konstitusi RI, 27 Juli 2026. https://www.mkri.id/berita/pembentukan-lembaga-pdp-sedang-dibahas-25476.
“Menyelamatkan Masyarakat dari Jebakan Pinjol Ilegal.” Antara Jambi, t.t. https://jambi.antaranews.com/berita/555855/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal.
“OJK Blokir Ratusan Situs Pinjol Ilegal per Maret 2026 karena Berpotensi Rugikan Masyarakat.” Kompas.com, 8 April 2026. https://money.kompas.com/read/2026/04/08/152031626/ojk-blokir-ratusan-situs-pinjol-ilegal-per-maret-2026-karena-berpotensi.
“OJK Setop 951 Pinjol Ilegal, Ratusan Investasi Ilegal Juga Ditindak.” Kompas.com, 7 September 2026. https://money.kompas.com/read/2026/09/07/183200326/ojk-setop-951-pinjol-ilegal-ratusan-investasi-ilegal-juga-ditindak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angelina Salim, Intan Tristanti, Kayla Az-Zahra, Tiara Nasywa Widodo, Trinita Adelia, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Leila Navisa Rabbaniyah, Mukhsin Achmad, KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Christian Abednego, M. Fikri Akbar, Sandy Allifiansyah, WHEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FEELS HUMAN: THE COMPUTERS AS SOCIAL ACTORS FRAMEWORK AND EMOTIONAL CLOSENESS IN CONVERSATIONS WITH CHATBOTS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sepvania Berlian Rengganis, Fauzia Istiqomah, Amelia Nais Agustin, Zahra Nur Azizah, Balqis Namira Ramadhani, Muthia Cahya Putri Hidayah, Febra Anjar Kusuma, OPTIMALISASI POTENSI DAERAH SEBAGAI PENGGERAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.