PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA
- Authors
-
-
Siti Nurhandayani
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Grace Measy Sobari
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Adit Tia Ramadanu
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Nandang Kusnadi
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pinjaman online ilegal, pelindungan konsumen, UU P2SK, pelindungan data pribadi, Otoritas Jasa Keuangan
- Abstract
- Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia. Pinjaman online (pinjol) ilegal masih merugikan konsumen, bukan hanya secara finansial, tetapi juga lewat teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menguraikan kerangka hukum pelindungan konsumen terhadap pinjol ilegal di Indonesia, memaparkan skala persoalannya pada 2025–2026, dan menilai efektivitas pelindungan tersebut. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi resmi OJK, dan pemberitaan media arus utama. Hasilnya menunjukkan bahwa pelindungan hukum berlapis sudah tersedia, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp1 triliun, POJK 22/2023 dan POJK 40/2024, hingga UU PDP. Namun, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan tetap 951 entitas dari Maret sampai Agustus 2026, sementara pengaduan naik dari 10.516 menjadi 30.328. Pemblokiran nomor penagih juga bersifat sementara, dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per Juli 2026. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen sudah kuat pada tingkat norma, tetapi belum sama kuat pada tingkat pelaksanaan.
- References
-
Akanji, Olawale Amos, Manuel Egele, dan Gianluca Stringhini. “The Cost of Convenience: Identifying, Analyzing, and Mitigating Predatory Loan Applications on Android.” Dalam ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS ’26). New York: ACM, 2026. https://doi.org/10.1145/3779208.3785263.
Hamsin, Muhammad Khaeruddin, Abdul Halim, dan Rizaldy Anggriawan. “Digital Lending in Smart Society: Legal and Sharia Perspectives on Consumer Privacy and Ethical Collection Practices.” SHS Web of Conferences 204 (2024): 07001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407001.
Hanafi, Sahrul. “Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2025): 414–30. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/20386/7016.
Hidayah, Siti. “Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal.” Yustisi 11, no. 1 (2024): 296–312. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16213.
Kania, Irma Dewi, Sentosa Sembiring, dan Catharina Dewi Wulansari. “Reconstructing Personal Data Protection Institutions for PayLater Users under Law No. 27 of 2022.” Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 26, no. 2 (2026): 2597–612. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71051.
Priambono, Lutvy, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar. “Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal.” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 11238–43. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068.
Tan, David. “Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge.” Asian Journal of Law and Society 10, no. 3 (2023): 376–400. https://doi.org/10.1017/als.2022.21.
Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, dan Neha Mishra. “Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia: A Future-Forward Perspective.” International Review of Law, Computers & Technology 37 (2023). https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.
“Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi.” Hukumonline, t.t. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/.
“Kredit Macet Pinjol Naik 4, 73%, OJK Soroti Kemampuan Bayar Borrower.” Bisnis.com, 9 Oktober 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower.
Kusuma, Ade Indra. “7 Cara Ampuh Atasi Debt Collector Pinjol.” Kompas TV, September 2025. https://www.kompas.tv/info-publik/616179/7-cara-ampuh-atasi-debt-collector-pinjol.
Laksono, Muhdany Yusuf. “Perempuan di Gresik Mengaku Jadi Korban Pinjol Ilegal, Diancam Sebar Foto Editan.” Kompas.com, 8 Oktober 2026. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/08/110332578/perempuan-di-gresik-mengaku-jadi-korban-pinjol-ilegal-diancam-sebar-foto.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas.” Situs Mahkamah Konstitusi RI, 27 Juli 2026. https://www.mkri.id/berita/pembentukan-lembaga-pdp-sedang-dibahas-25476.
“Menyelamatkan Masyarakat dari Jebakan Pinjol Ilegal.” Antara Jambi, t.t. https://jambi.antaranews.com/berita/555855/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal.
“OJK Blokir Ratusan Situs Pinjol Ilegal per Maret 2026 karena Berpotensi Rugikan Masyarakat.” Kompas.com, 8 April 2026. https://money.kompas.com/read/2026/04/08/152031626/ojk-blokir-ratusan-situs-pinjol-ilegal-per-maret-2026-karena-berpotensi.
“OJK Setop 951 Pinjol Ilegal, Ratusan Investasi Ilegal Juga Ditindak.” Kompas.com, 7 September 2026. https://money.kompas.com/read/2026/09/07/183200326/ojk-setop-951-pinjol-ilegal-ratusan-investasi-ilegal-juga-ditindak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- ANGGY DELLA CITRA, YAHNU WIGUNO SANYOTO, EVA SUSANTI, ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING (Studi Kasus Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Tahun 2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhisma Putri Rahmadanti, Muhammad Ahmad Fulka Sa’dibih, Lauhul Mahfudz, NAFKAH WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN PEMIKIRAN AMINA WADUD: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Didit Pramudita Darmaputra, Maya Mustika Kartika Sari, TINGKAT KESADARAN POLITIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM KONTEKS FENOMENA GOLPUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.