Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee
- Authors
-
-
Yeremia Silitonga
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Andrian Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Johannes Manik
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Klasifikasi Harta Waris, Minangkabau, Papua, Suku Mee
- Abstract
- Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena tumbuh dari sistem kekerabatan masing-masing masyarakat hukum adat. Penelitian ini membandingkan klasifikasi harta waris dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis bahan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Minangkabau membedakan warisan menjadi sako berupa gelar adat dan pusako yang terdiri atas pusako tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi, serta pusako rendah yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum waris Islam. Suku Mee menggolongkan harta waris menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencarian, dengan prioritas pada ahli waris laki-laki. Kedua sistem berbeda dalam garis keturunan, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta, tetapi sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Temuan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.
- References
-
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Ahmad, Martinus, Adi Nur Rohman, dan Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia.” Journal of Law and Security Studies 3, no. 1 (2026).
Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019).
Hamid D, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2016).
Hasmiyati, Cut, et al. “Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 7 (2025).
Kunto Dewandaru, Hilarius, et al. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius 13, no. 1 (2012).
Murniwati, Rahmi. “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam.” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023).
Winstar, Yelia Nathassa. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2 (2026).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siti Wirna Hannum Harahap, Putra Halomoan Hsb, Puji Kurniawan, PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizky Tangpen, Hudi Yusuf, KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Mony, Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.