INTERNALISASI NILAI PATRIOTISME MELALUI PELESTARIAN SEJARAH PENDIDIKAN: STUDI DI MUSEUM PENDIDIKAN SURABAYA
- Authors
-
-
Widiyatmo Ekoputro
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Novarinda Benti Dahu
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Ega Purnama Satria
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Singgih Darmawan
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- patriotisme, museum, sejarah pendidikan, pelestarian budaya, Museum Pendidikan Surabaya
- Abstract
- Patriotisme merupakan nilai kebangsaan yang tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol negara, tetapi juga melalui kesadaran untuk memahami sejarah, menghargai perjuangan generasi terdahulu, serta menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas kolektif. Museum memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena menghadirkan sumber sejarah dalam bentuk koleksi, bangunan, dokumentasi, dan narasi yang dapat diakses masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis peran pelestarian sejarah pendidikan dalam internalisasi nilai patriotisme dengan mengambil Museum Pendidikan Surabaya sebagai studi kasus, sekaligus menelaah dasar hukum pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Bahan kajian meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta informasi kelembagaan yang tersedia secara publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa museum dapat menjadi media pendidikan patriotisme apabila koleksi tidak hanya dipamerkan, tetapi juga diinterpretasikan melalui narasi yang kontekstual, kritis, dan partisipatif. Proses internalisasi berlangsung melalui tahapan pengenalan sejarah, pemahaman makna, refleksi nilai, pembentukan kesadaran identitas, dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, memberikan landasan bagi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Artikel ini merekomendasikan penguatan literasi sejarah, edukasi museum, dokumentasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, pengelola museum, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- References
-
Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.
Falk, J. H. (2006). An identity-centered approach to understanding museum learning. Curator: The Museum Journal, 49(2), 151–166. https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2006.tb00209.x
Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2013). The museum experience revisited. Left Coast Press.
Hambatan dan tantangan Museum Pendidikan Surabaya sebagai wisata edukasi. (2024). JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(12), 13635–13641. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6399
Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and education: Purpose, pedagogy, performance. Routledge.
Iman, M. S., & Ahmad, T. A. (2026). Cultivating nationalism and patriotism through history education: A case study of K.H. Hasyim Asy'ari in Indonesian Islamic senior high schools. Indonesian Journal of History Education, 11(1), 115–132. https://doi.org/10.15294/ijhe.v11.i1.12329
Indayani, U., Atno, A., & Bain, B. (2026). Cultivating nationalism through history education: A critical examination of pedagogical practice in post-colonial Indonesia. Indonesian Journal of History Education, 11(1), 61–78. https://doi.org/10.15294/ijhe.v11.i1.9925
Purnamawati, L. D. (2017). Pemanfaatan Museum Perjuangan 10 November 1945 sebagai sumber belajar mata pelajaran sejarah di SMA N 14 Surabaya. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 5(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/18195
Smith, L. (2006). Uses of heritage. Routledge.
Tedjosoejanto, C., & Leosaputra, Y. L. (2021). Perancangan outdoor space untuk mewadahi aktivitas komunal di Museum Pendidikan Surabaya. Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial, 802–807.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Widiyatmo Ekoputro, Azzahra Faradhita Aulia, Kamilatus Solehah, Achmad Zaki Ardasir, PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP PATRIOTISME PADA MAHASISWA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erik Simanjuntak, Kadek Mery Herawati, EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.