KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017)
- Authors
-
-
Faiz Zaki Wachid
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Nabila Aurellia Luna Azzahra
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- ahli waris kepurusa, ahli waris kepurusa, hukum waris adat Bali, hukum waris adat Bali, janda, janda, hak menikmati harta peninggalan, hak menikmati harta peninggalan
- Abstract
- Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan garis keturunan purusa sebagai dasar utama dalam menentukan kedudukan ahli waris. Penerapan sistem tersebut menimbulkan persoalan ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan langsung dan ketika terdapat janda yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keponakan sebagai ahli waris kepurusa serta hak janda untuk menikmati hasil harta peninggalan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, keputusan MUDP Bali, dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keponakan dapat berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa apabila hubungan kekerabatan dan kedudukannya dalam garis purusa dapat dibuktikan. Sementara itu, janda tidak serta-merta berkedudukan sebagai ahli waris kepurusa, tetapi tetap memiliki hak untuk menikmati hasil harta peninggalan selama menjalankan swadharma sebagai janda. Putusan tersebut memperlihatkan adanya pembedaan antara hak mewaris dan hak menikmati harta peninggalan dalam hukum waris adat Bali.
- References
-
Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan gender krama istri (warga perempuan) dalam hukum adat Bali. Pandecta Research Law Journal, 15(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422
Artha, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2021). Pengaruh hukum dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 terkait perempuan Hindu berhak mewaris terhadap perkembangan hukum adat Bali. Kertha Widya, 9(1), 119–133. https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.785
Mahadewi, G. A. A. C., & Sukerti, N. N. (2024). Kedudukan hukum janda dalam hukum waris adat Bali: Analisis terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. Kertha Desa, 12(4), 4385–4398. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114273
Manik Wedanti, I. G. A. J., Ulio, & Sugita, I. M. (2024). Inheritance in Balinese customary law: Dynamics and its linkage with Hindu law. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5 (1), 52–67. https://doi.org/10.59141/jist.v5i1.860
Ndun, H. C., Suttor, S., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2018). Does customary law discriminate Balinese women’s inheritance rights? Udayana Journal of Law and Culture, 2(1), 97–114. https://doi.org/10.24843/UJLC.2018.v02.i01.p05
Pratyaksa, I. T., Sukirno, & Triyono. (2017). Perkembangan kedudukan suami menjadi ahli waris dalam perkawinan nyeburin menurut hukum waris adat Bali setelah Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Diponegoro Law Journal, 6 (2), 1–8. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17371
Suriana, I. M., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan balu luh di Desa Adat Suter Bangli. Jurnal Preferensi Hukum, 1 (1), 104–112. https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1993
Warsana, I. M. (2021). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(2), 362–370. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p362-370
Hadikusuma, H. (2015). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.
Soepomo. (2000). Bab-bab tentang hukum adat. Pradnya Paramita.
Windia, W. P. (2013). Hukum adat Bali dalam tanya jawab. Udayana University Press.
Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). Pewarisan perempuan menurut hukum adat Bali. Udayana University Press.
Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2006). Pengantar hukum adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldy Tua Tambunan, Olivia Sabrina, Neava Audrey Galza Anggara, PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GOWA TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.