KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL
- Authors
-
-
Nashwa Zahfarina Nabhan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Safa Abigail Setiyawan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Aurelia Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Anak Perempuan, Ahli Waris, Hukum Adat, Patrilineal, Batak Toba, Mahkamah Agung
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan perlindungan hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat patrilineal, khususnya masyarakat Batak Toba. Sistem pewarisan adat patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah sehingga anak laki-laki secara tradisional ditempatkan sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama. Kondisi tersebut menyebabkan anak perempuan cenderung memperoleh kedudukan yang lebih terbatas dalam pembagian harta warisan. Namun, perkembangan nilai sosial, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta yurisprudensi Mahkamah Agung mendorong pengakuan hak waris anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Nomor 415 K/Sip/1970. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Batak Toba, anak perempuan secara tradisional lebih banyak menerima pemberian orang tua, seperti holong ni ate atau pauseang, abit na so raburuk, dan indahan arian, dibandingkan diperlakukan sebagai ahli waris utama. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menegaskan bahwa anak perempuan berhak diakui sebagai ahli waris, sedangkan Putusan Nomor 415 K/Sip/1970 menunjukkan perkembangan hukum adat Tapanuli ke arah kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan hak waris anak perempuan juga didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala akibat pengaruh budaya patriarki, keberlakuan hukum adat tertentu, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum adat yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat.
- References
-
Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Saebani, Beni Ahmad. (2023). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif. Bandung: Pustaka Setia.
Aisyah, & Alexia, Novia. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1).
Catrisia, Sonia, Prasetyo, Agung Basuki, & Ananingsih, Sri Wahyu. (2016). Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179/K/Sip/1961 terhadap Hak Mewaris pada Masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe. Diponegoro Law Journal, 5(3).
Siregar, Debora, Butarbutar, Gracia Patunia, Tobing, Jelita Teresia Br L., dkk. (2025). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Perawang: Studi Kasus Keputusan MA No. 179 K/SIP/1961. Jurnal Adat dan Budaya, 7(1).
Gultom, Axel, Manurung, Johan Binsar Rockefeller, Taqwa, Muhammad Zadith, & Tarina, Dwi Desi Yayi. (2026). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak. Media Hukum Indonesia, 4(2), 384–385.
Hidayat, Rahmat, Maulina, Nia, Wiranti, dkk. (2025). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. Al-Sulthaniyah, 14(2).
Lumbantoruan, Simson Hasgelter, & Rosando, Abraham Ferry. (2025). Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Toba. Journal Evidence of Law, 4(1).
Maharani, Nadia Prasista, & Sidik, Achmad Arifai. (2024). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(1).
Rantan, Maria Raissa Sofia, & Adiasih, Ning. (2023). Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). Reformasi Hukum Trisakti, 5(2).
Siahaan, Edwin Marganda Tua, & Nadeak, Abdi Pertiwi. (2022). Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan Tunggal dalam Adat Batak Toba. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 43–44.
Silitonga, Mario, Adnyani, Ni Ketut Sari, Dantes, Komang Febrinayanti, dkk. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Di Adat Batak Toba Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 7337.
Silitonga, Mario. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 3(2), 60.
Wulandari, Sevina Ayu, & Kusuma, Fahriza Dhya. (2023). Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal dalam Masyarakat Adat Bali. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 81.
Yuliana, Mita, & Aini, Fitri Nia Nur. (2023). Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender. Tumou Tou Law Review, 2(2), 78.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018 (Edisi Pertama). Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nely Yana Ramadhani, Rahma Aulia, Dafa Yurike, Cici Juliawati, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masya Adzani Haryono, Salman Alfarizie Putra Ismunandar, Ajirni Nur Wahdini, Nurdin, Fullah Jumaynah, SIMBOL TANPA SUBSTANSI? KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KASUS MEGAWATI SOEKARNOPUTRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazwa Putri Alira, Hanim Masfufatin, Djulaeka, DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.