TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK
- Authors
-
-
Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain
Universitas JemberAuthor -
Elly Kurnia Agustin
Universitas JemberAuthor -
Emiru Shaqr El Haq
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- tumpang tindih kewenangan, penyidikan korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, kepastian hukum
- Abstract
- Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditopang oleh tiga institusi penyidik: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sebagai lembaga khusus semestinya menata ulang pembagian kewenangan, tetapi dalam praktik kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian tetap berjalan paralel dan berpotensi tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) sebab potensi tumpang tindih tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk, dan (3) bentuk anomali prosedural serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tumpang tindih bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik. Tumpang tindih bertahan karena desain kelembagaan multi-agency tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, kewenangan KPK yang bersifat selektif, serta belum tuntasnya penataan sistem peradilan pidana. Anomali prosedural muncul dalam bentuk penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko forum shopping, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
Allo, Z. T., Akub, M. S., Aswanto, Ratnawati, & Anas, A. M. A. (2025). Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 12(2), 529–550. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443
Andreyani, B., Hidayatullah, & Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Suara Keadilan, 20(2), 147–160.
Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(2), 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
Bawono, B. T. (2025). Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets. Jurnal Hukum, 20(2), 431–450.
Bisnis.com. (2020, 10 September). KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra. https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra
Dahsyat, P., Prakoesa, H., & Ningsih, D. W. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law. Judge: Jurnal Hukum, 6(7), 1302–1310. https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997
fat. (t.t.). Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/. Diakses pada 31 Oktober 2026.
Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, 2(1), 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi
Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945
Hukumonline. (t.t.). Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/
Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2024). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 951–954. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1).
Mahendra, H. I., & Kencono, P. S. (2025). Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor). Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfiyyah Salsabila, Zhahra Amelia, Laillatul Luthfyya, Lutviko Muhammad H, Leo Raditya Pratama, PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Zaki Abdillah Ahmad, Bima Fitra Ramadan, M. Maulana Reza Assufy, Razan Sulthana Yusrin, Nathan Arundaya, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amel Lufi Agus Tina, Risma Ayu Sinta Wati, Shaqila Bilqis Areefa NST, Sen Sen Feni Sagita, PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brama Kharisman, IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.