TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK
- Authors
-
-
Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain
Universitas JemberAuthor -
Elly Kurnia Agustin
Universitas JemberAuthor -
Emiru Shaqr El Haq
Universitas JemberAuthor
-
- Keywords:
- tumpang tindih kewenangan, penyidikan korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, kepastian hukum
- Abstract
- Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditopang oleh tiga institusi penyidik: Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sebagai lembaga khusus semestinya menata ulang pembagian kewenangan, tetapi dalam praktik kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian tetap berjalan paralel dan berpotensi tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) posisi hukum Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi, (2) sebab potensi tumpang tindih tetap terjadi meskipun KPK telah dibentuk, dan (3) bentuk anomali prosedural serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian sama-sama memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tumpang tindih bersifat struktural, bukan sekadar persoalan praktik. Tumpang tindih bertahan karena desain kelembagaan multi-agency tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat, kewenangan KPK yang bersifat selektif, serta belum tuntasnya penataan sistem peradilan pidana. Anomali prosedural muncul dalam bentuk penyidikan ganda, tarik-menarik penanganan perkara, dan ketidakjelasan peran penyidik dan penuntut, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, risiko forum shopping, dan lemahnya perlindungan hak tersangka. Diperlukan harmonisasi norma, penguatan mekanisme koordinasi berbasis undang-undang, dan pengaturan tegas dalam pelaksanaan KUHAP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350096/uu-no-5-tahun-2026.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (1999). Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999.
Allo, Z. T., Akub, M. S., Aswanto, Ratnawati, & Anas, A. M. A. (2025). Strengthening Dominus Litis Principle for Effective Corruption Case Management in Indonesia: Harmonizing Positive Law and Islamic Legal Principles. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 12(2), 529–550. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.8443
Andreyani, B., Hidayatullah, & Suyoto. (2019). Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Pelapor (Verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Suara Keadilan, 20(2), 147–160.
Ariyanti, D. O. (2018). Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(2), 488–503. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3408945
Atmasasmita, R. (2004). Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
Bawono, B. T. (2025). Effectiveness of Coordination and Supervision of the Corruption Eradication Commission in Preventing Criminal Acts of Corruption and Misuse of Regional Assets. Jurnal Hukum, 20(2), 431–450.
Bisnis.com. (2020, 10 September). KPK Undang Kejagung dan Polri Gelar Perkara Djoko Tjandra. https://kabar24.bisnis.com/read/20200910/16/1289816/kpk-undang-kejagung-dan-polri-gelar-perkara-djoko-tjandra
Dahsyat, P., Prakoesa, H., & Ningsih, D. W. (2026). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law. Judge: Jurnal Hukum, 6(7), 1302–1310. https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997
fat. (t.t.). Penyidik KPK Profesional Usut Kasus Simulator. hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyidik-kpk-profesional-usut-kasus-simulator-lt504492137fd98/. Diakses pada 31 Oktober 2026.
Gultom, H. M. J. A., & Sahari, A. (2023). Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, 2(1), 1–11. https://paperity.org/p/339189976/kewenangan-jaksa-dalam-melakukan-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-korupsi
Heryadi, D., & Sukmawan, D. I. (2023). Mengoptimalkan Koordinasi dan Supervisi Antarinstansi dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 213–228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945
Hukumonline. (t.t.). Jika Kasus Korupsi Dilakukan Penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6/
Kansil, C. S. T., & Sundaynatha, R. A. S. (2024). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 951–954. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066
Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1).
Mahendra, H. I., & Kencono, P. S. (2025). Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor). Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Asnawi, Sitti Zulfaa, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN PEMUDA WNI KORBAN ONLINE SCAM DI KAMBOJA: PERAN KBRI PHNOM PENH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Abdan Mukti Widodo, Aditya Alif Hermawan, Anggara Kautsar Puru D G, KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.