KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024)
- Authors
-
-
Eva Naili Rizqiyah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor -
Amelia Rahma Nabila
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor -
Devina Afriani Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Tanah Pusaka Tinggi, Hukum Waris Adat, Minangkabau, Hak Kolektif, Sengketa Pertanahan
- Abstract
- Penelitian ini membahas kedudukan tanah pusaka tinggi dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat Minangkabau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2488 K/Pdt/2024. Tanah pusaka tinggi merupakan harta peninggalan leluhur yang diwariskan secara kolektif melalui garis keturunan ibu dan pengelolaannya berada dalam tanggung jawab mamak kepala waris. Meskipun memperoleh pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah pusaka tinggi masih berpotensi menimbulkan sengketa ketika tercatat sebagai hak milik perseorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi memiliki karakter kepemilikan kolektif yang harus dibedakan dari kepemilikan perseorangan. Dalam penyelesaian sengketa, statusnya harus dibuktikan melalui asal-usul dan riwayat penguasaan tanah. Hal tersebut tercermin dalam putusan yang menolak permohonan kasasi karena para penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi.
- References
-
Amelia, Bunga, 'Menjaga Keseimbangan Matrilineal: Struktur Kekerabatan dan Dualisme Harta Pusaka di Minangkabau', https://bangunpiaman.com/ (disesuaikan dengan URL lengkap saat diakses), diakses 14 Juni 2026.
Saputra, Aldo, et al., 'Struktur Kekerabatan Dan Hukum Adat Minangkabau: Tinjauan Terhadap Peran Mamak, Harta Pusaka, Dan Sistem Perkawinan', Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan, Vol. 3, No. 5, Juni 2026.
Afdhal, Ahmad, 2018, Peran Mamak Kepala Waris dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Shah, Harmita, 2006, Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat), Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
Imam Hanafi dan Mohammad Arsyi. O., 'Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan dengan Asas Hukum Adat', Journal of Administrative and Social Science, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 106–113.
Moh. Rafi Irvanul Vaza, 'Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau', Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 226–233.
Nalardi, 'The Position of the Head of Heir Mamak and His Authority in the Scope of Traditional Heirloom Land in the Minangkabau Indigenous Community in West Sumatra', Jurnal Konstatering, Vol. 3 No. 1 (2024).
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2488 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juli 2024, hlm. 3–6.
Dini Puspita Sari, Yuslim, dan Hengki Andora, 'Konflik Norma Antara Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Pertanahan Nasional: Analisis Yuridis Atas Penerbitan dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Yang Bersumber dari Tanah Pusaka Tinggi', Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 8 No. 3 (2026).
Afnaini & Syamsudin, M. (2023). Changes in the Inheritance System of Pusako Tinggi Assets and Their Impact on the Minangkabau Traditional Inheritance System. Prophetic Law Review, 4(2).
HIR, Pasal 163.
KUHPerdata, Pasal 1865.
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
Pemerintah Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan (2). JDIH BPK RI.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. JDIH BPK RI.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penjelasan mengenai penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Literasi Hukum BPHN.
Santoso, U. (2019). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media. Katalog JDIH Universitas Negeri Semarang.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.