Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali
- Authors
-
-
Ervinda Nur Fauzia
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Alifvia Putri Indriani
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Dea Tarissa Putri Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris, Adat Bali, Gender
- Abstract
- Masyarakat di daerah Bali terkenal dengan kebudayaan yang sangat kental dan tradisi yang sangat kuat serta memiliki budaya yang sangat beragam. Arus globalisasi membawa perkembangan serta ilmu pengetahuan dan suatu teknologi itu semua tidak serta merta dapat menggoyahkan atau merubah suatu adat di masyarakat Bali. Hukum di Bali sendri sangat mengedepankan kedudukan seorang laki-laki termasuk dalam hal pewarisan itu sendiri dan menyangkut suatu masyarakat. Jika dilihat dari sisi keluarga sendiri, pada era yang maju saat ini perempuan dan laki-laki sangat bertolak belakang. Bisa dilihat dari segi pendidikan, politik, maupun suatu pemerintahan. Seorang perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dan bahkan bisa jadi mengambil peran yang sama. Begitu juga peran dari keluarga dan seorang pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah apabila kondisi seorang suami itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari nafkah, kondisi akan jauh sangat berbeda jika di hukum waris adat Bali itu sendiri. Secara umum seorang perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki, dapat dikatakan tidak ada hak untuk menerima sebuah warisan atau hak sebagai ahli waris. Maka dari itu apabila dilihat dari kacamata kesetaraan gender akan memunculkan kesan diskriminatif terhadap seorang perempuan. Namun, pada prinsipnya perempuan adat Bali telah menerima kondisi seperti itu dan tidak menganggap permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan seorang perempuan. Karena tradisi ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan menjadi suatu kebiasaan.
- References
-
Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali. Jurnal Yustitia, 19(2), 1–7.
Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(6), 448–459.
Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(2), 606–618.
Meta, K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. Jurnal Cakrawala Hukum, 18(1).
Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(5), 90–98.
Praditha, D. G. E., & Dharma, I. P. S. W. (2025). Tinjauan Antropologi Hukum Atas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Adat Bali. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(5), 1822–1831.
Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). Jurnal Analogi Hukum, 3(1), 116–121.
Sudiarta, I. N. (n.d.). Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Pewarisan Menurut Awig Awig Di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Widya Accarya.
Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, 11(2), 1–10.
Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2020). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 153–157.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.