STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Fitri Amalya Putri
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Dinda Aji Ningrat
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Asmak Ul Hosna
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Platform Marketplace, Pelaku Usaha, Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Safe Harbor, Tanggung Jawab Hukum
- Abstract
- Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dari Platform Marketplace sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), serta batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor. Latar belakang kajian ini muncul dari perilaku penyelenggara platform yang sering kali mengambil peran sebagai mediator, sehingga tanggung jawab dipindahkan kepada penjual, meskipun platform tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, dengan perundang-undangan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum yang berlaku dan sumber hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Platform Marketplace memenuhi kriteria substansial sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK karena turut menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan transaksi. Doktrin safe harbor tidak membebaskan platform secara mutlak: perlindungannya bersyarat dan bergantung pada kepatuhan platform menjalankan duty of care, seperti menjaga keamanan sistem, memverifikasi mitra penjual, dan menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, platform memikul tanggung jawab proporsional yang tidak dapat dilepaskan dengan dalih sebagai perantara. Penelitian ini juga menemukan kelemahan pengaturan, yaitu belum adanya definisi platform dalam UUPK dan belum jelasnya ukuran batas tanggung jawab proporsional.
- References
-
Ali, Apriyodi. “KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 1, no. 2 (2022): 270–78.
ARYATI, A. R. “Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026.” Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan 5, no. 1 (2026): 70–80.
Audiawati, Avis. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,” 2026, 7881–92.
Hassan, Muhammad Ali. “Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE,” 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.
Kemenkes RI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 16, no. 2 (2011): 39–55.
Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN.” Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12, 1972. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, 2001.
Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 (1999): 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
Republik Indonesia. “Regulation of The Government No.80 of 2019.” Government Regulation 80, no. 019092 (2019): 61.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pub. L. No. 11 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.
Yurisprudensi MA Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba, Pub. L. No. 1457–1540 (2025). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Cindy Aulandia Nasifa, Codya Wacani Aulia Putri, PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzahra Farras Suniyyah, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Malikah, Anggi Mutia Safira, Enny Kurniawati, Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami dalam Hukum Waris Adat Batak Toba: Kajian Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Khalish Fahlevi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizky Tangpen, Hudi Yusuf, KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Chaira Ahmad Adifa, Ananda Ningtyas Candra Wulan, Sucy Permata Abdi, KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT ENGGANO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.