STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Fitri Amalya Putri
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Dinda Aji Ningrat
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Asmak Ul Hosna
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Platform Marketplace, Pelaku Usaha, Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Safe Harbor, Tanggung Jawab Hukum
- Abstract
- Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dari Platform Marketplace sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), serta batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor. Latar belakang kajian ini muncul dari perilaku penyelenggara platform yang sering kali mengambil peran sebagai mediator, sehingga tanggung jawab dipindahkan kepada penjual, meskipun platform tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, dengan perundang-undangan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum yang berlaku dan sumber hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Platform Marketplace memenuhi kriteria substansial sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK karena turut menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan transaksi. Doktrin safe harbor tidak membebaskan platform secara mutlak: perlindungannya bersyarat dan bergantung pada kepatuhan platform menjalankan duty of care, seperti menjaga keamanan sistem, memverifikasi mitra penjual, dan menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, platform memikul tanggung jawab proporsional yang tidak dapat dilepaskan dengan dalih sebagai perantara. Penelitian ini juga menemukan kelemahan pengaturan, yaitu belum adanya definisi platform dalam UUPK dan belum jelasnya ukuran batas tanggung jawab proporsional.
- References
-
Ali, Apriyodi. “KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 1, no. 2 (2022): 270–78.
ARYATI, A. R. “Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026.” Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan 5, no. 1 (2026): 70–80.
Audiawati, Avis. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,” 2026, 7881–92.
Hassan, Muhammad Ali. “Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE,” 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.
Kemenkes RI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 16, no. 2 (2011): 39–55.
Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN.” Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12, 1972. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, 2001.
Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 (1999): 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
Republik Indonesia. “Regulation of The Government No.80 of 2019.” Government Regulation 80, no. 019092 (2019): 61.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pub. L. No. 11 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.
Yurisprudensi MA Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba, Pub. L. No. 1457–1540 (2025). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Leila Navisa Rabbaniyah, Mukhsin Achmad, KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Azlya Izza Hafizh, Jasmine Putri Justitia, Luna Yustisia Maharani, Pembagian Waris Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Adat Matrilineal Dengan Adat Patrilineal , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nashwa Zahfarina Nabhan, Safa Abigail Setiyawan, Aurelia Ramadhani, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PATRILINEAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.