STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Fitri Amalya Putri
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Dinda Aji Ningrat
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Asmak Ul Hosna
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Platform Marketplace, Pelaku Usaha, Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Safe Harbor, Tanggung Jawab Hukum
- Abstract
- Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dari Platform Marketplace sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), serta batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor. Latar belakang kajian ini muncul dari perilaku penyelenggara platform yang sering kali mengambil peran sebagai mediator, sehingga tanggung jawab dipindahkan kepada penjual, meskipun platform tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, dengan perundang-undangan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum yang berlaku dan sumber hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Platform Marketplace memenuhi kriteria substansial sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK karena turut menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan transaksi. Doktrin safe harbor tidak membebaskan platform secara mutlak: perlindungannya bersyarat dan bergantung pada kepatuhan platform menjalankan duty of care, seperti menjaga keamanan sistem, memverifikasi mitra penjual, dan menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, platform memikul tanggung jawab proporsional yang tidak dapat dilepaskan dengan dalih sebagai perantara. Penelitian ini juga menemukan kelemahan pengaturan, yaitu belum adanya definisi platform dalam UUPK dan belum jelasnya ukuran batas tanggung jawab proporsional.
- References
-
Ali, Apriyodi. “KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 1, no. 2 (2022): 270–78.
ARYATI, A. R. “Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026.” Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan 5, no. 1 (2026): 70–80.
Audiawati, Avis. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,” 2026, 7881–92.
Hassan, Muhammad Ali. “Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE,” 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.
Kemenkes RI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 16, no. 2 (2011): 39–55.
Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN.” Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12, 1972. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, 2001.
Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 (1999): 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
Republik Indonesia. “Regulation of The Government No.80 of 2019.” Government Regulation 80, no. 019092 (2019): 61.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pub. L. No. 11 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.
Yurisprudensi MA Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba, Pub. L. No. 1457–1540 (2025). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfiyyah Salsabila, Zhahra Amelia, Laillatul Luthfyya, Lutviko Muhammad H, Leo Raditya Pratama, PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.