STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Fitri Amalya Putri
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Dinda Aji Ningrat
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Asmak Ul Hosna
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Platform Marketplace, Pelaku Usaha, Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Safe Harbor, Tanggung Jawab Hukum
- Abstract
- Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dari Platform Marketplace sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), serta batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor. Latar belakang kajian ini muncul dari perilaku penyelenggara platform yang sering kali mengambil peran sebagai mediator, sehingga tanggung jawab dipindahkan kepada penjual, meskipun platform tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, dengan perundang-undangan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum yang berlaku dan sumber hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Platform Marketplace memenuhi kriteria substansial sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK karena turut menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan transaksi. Doktrin safe harbor tidak membebaskan platform secara mutlak: perlindungannya bersyarat dan bergantung pada kepatuhan platform menjalankan duty of care, seperti menjaga keamanan sistem, memverifikasi mitra penjual, dan menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, platform memikul tanggung jawab proporsional yang tidak dapat dilepaskan dengan dalih sebagai perantara. Penelitian ini juga menemukan kelemahan pengaturan, yaitu belum adanya definisi platform dalam UUPK dan belum jelasnya ukuran batas tanggung jawab proporsional.
- References
-
Ali, Apriyodi. “KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 1, no. 2 (2022): 270–78.
ARYATI, A. R. “Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026.” Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan 5, no. 1 (2026): 70–80.
Audiawati, Avis. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,” 2026, 7881–92.
Hassan, Muhammad Ali. “Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE,” 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.
Kemenkes RI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 16, no. 2 (2011): 39–55.
Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN.” Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12, 1972. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, 2001.
Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 (1999): 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
Republik Indonesia. “Regulation of The Government No.80 of 2019.” Government Regulation 80, no. 019092 (2019): 61.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pub. L. No. 11 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.
Yurisprudensi MA Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba, Pub. L. No. 1457–1540 (2025). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Wulandari, Danindra Syifa Aulia Fitriani, Satryo Hafidz Fathan Muflihun, PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Apriyadi, Marlon Satryo, Ayu Aulia Azzahra, Naufal Aqil, Richard Susanto, M. Ruslan Abdul Ghofur, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alyvia Helen, Brillian M Al Hidayat, Intan Nuraini, Ryan Neizza Sutedja, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riski Adelia, Revani Putri Agung, Syarafina Aliffany, Tasa Syahna Najwa, Triani Triani, Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Politik Hukum Pidana, Proporsionalitas Pemidanaan, dan Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.