AMANDEMEN KONSTITUSI MENUJU RAKYAT KEMBALI BERDAULAT
- Authors
-
-
Rinto Setiyawan
Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, MalangAuthor -
Alessandro Rey Nearson
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, JakartaAuthor -
Prayogi Restia Saputra
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, MalangAuthor
-
- Keywords:
- amandemen konstitusi, kedaulatan rakyat, referendum, partisipasi publik, legitimasi konstitusional
- Abstract
- Artikel ini menganalisis dasar konstitusional gagasan amandemen kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan titik berat pada perubahan kedaulatan rakyat dari pengakuan normatif menjadi keterlibatan nyata dalam proses perubahan konstitusi. Penelitian ini mengembangkan argumentasi normatif mengenai rekonstruksi ketatanegaraan dengan membedakan gagasan pembaruan dari ketentuan hukum positif yang sedang berlaku. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, prinsip partisipasi bermakna dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta literatur mutakhir mengenai perubahan konstitusi. Analisis menemukan kesenjangan legitimasi demokratis: kedaulatan dinyatakan berada di tangan rakyat, tetapi keputusan perubahan UUD menurut hukum positif ditetapkan melalui MPR tanpa kewajiban referendum nasional. Artikel ini menawarkan desain reformasi bertahap berupa keterbukaan naskah perubahan, petisi konstitusional, forum deliberasi, dan referendum sebagai mekanisme pengesahan tambahan apabila lebih dahulu diberikan dasar konstitusional yang sah. Usulan MPR Rakyat, distingsi negara dan pemerintah, serta pengaman terhadap dominasi elite dan eksklusi warga juga dievaluasi secara kritis. Kebaruan kajian terletak pada perumusan prosedur perubahan yang operasional, partisipatif, dan melindungi kesetaraan hak, bukan pada anggapan bahwa referendum dengan sendirinya menjamin kedaulatan rakyat.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, naskah setelah perubahan keempat, terutama Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 . https://peraturan.bpk.go.id/
Fajri, M. Nurul. (2023). “Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 20(1), 123–143. https://doi.org/10.31078/jk2017
Irlandi, Rino, dan Fitra Arsil. (2026). “Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Proses Perubahan Konstitusi di Indonesia.” Jurnal Konstitusi, 23(2), 237–261. https://doi.org/10.31078/jk2322
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diputus 25 November 2021. https://www.mkri.id/berita/mk-inkonstitusional-bersyarat%2C-uu-cipta-kerja-harus-diperbaiki-dalam-jangka-waktu-dua-tahun-17816
Rondonuwu, Partice. (2023). “Quo Vadis Amandemen Konstitusi: Kebijakan Hukum Partisipatif-Populis Versus Representatif-Elitis.” Hukum dan Demokrasi, 23(4), 228 –241. https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.35
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II: Sendi-Sendi/Fundamental Negara. https://mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah%20Komprehensif%20Buku%202.pdf
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, Perlindungan Anak dan Moralitas Institusi Pendidikan: Studi Kasus Penyimpangan Etika oleh Kepala Sekolah dan Guru di Pekalongan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.