ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
- Authors
-
-
Jessica Cally
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Olivia Chairunnisa Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Hak Guna Bangunan, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Rumah Susun, Wanprestasi Pengembang, Hak Atas Perumahan
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji akibat hukum penahanan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk oleh pengembang Apartemen City Park Cengkareng serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan SHGB setelah konsumen melunasi kewajibannya merupakan bentuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011. Kondisi ini semakin berisiko karena SHGB Induk akan berakhir pada Februari 2028 dan perpanjangannya perlu diajukan sejak 2026. Perlindungan hukum bagi konsumen meliputi perlindungan preventif melalui PPJB yang memenuhi kepastian legalitas serta perlindungan represif berupa tuntutan ganti rugi, Gugatan Perwakilan Kelompok, sanksi administratif, dan pembentukan PPPSRS untuk mengupayakan perpanjangan SHGB.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
Indonesia. Undang-Undang tentang Rumah Susun, UU No. 20 Tahun 2011, LN No. 108 Tahun 2011, TLN No. 5252.
Indonesia. Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Hak Tanah, PP No. 40 Tahun 1996.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 16 Tahun 2021.
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Sukanti, Arie. (1994). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Rumah Susun. Jakarta: Rajawali Pers.
Antara, LKBN. (2026, 2 April). Ribuan Penghuni Apartemen City Park Cengkareng Terancam Kehilangan Hak Atas Tanah. LKBN Antara.
Antara, LKBN. (2026, 2 April). Pengembang Mangkir Mediasi Sertifikat Apartemen City Park. LKBN Antara.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Multazam Iqramullah, Andi Padila Tun Nazwa, Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat, Irsyad Dhahri, PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Rizky Salsabila, Fahri Muhammad Pratikto, PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldy Tua Tambunan, Olivia Sabrina, Neava Audrey Galza Anggara, PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GOWA TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syahrial Ahmadal, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.