KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Flovy Adrina Wibowo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Yeslar Manda Natalia Manalu
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Urang Sumando, Harta Suarang, Matrilineal, Perlindungan Hukum, Kematian Istri
- Abstract
- Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan suami sebagai urang sumando, yaitu pihak yang berada dalam lingkungan keluarga istri tanpa menjadi anggota kaum istri. Kedudukan tersebut menimbulkan persoalan ketika perkawinan berakhir karena kematian istri, terutama terhadap harta suarang, yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum urang sumando terhadap harta suarang setelah kematian istri menurut hukum adat Minangkabau serta perlindungan hukum terhadap haknya berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urang sumando tidak mempunyai hak genealogis atas harta pusaka tinggi, tetapi tetap mempunyai kepentingan ekonomi atas harta suarang yang diperoleh melalui usaha bersama. Hukum nasional memberikan dasar pengakuan atas hak tersebut melalui Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedudukan suami sebagai ahli waris diatur dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam. Kedua hak tersebut memiliki dasar yang berbeda sehingga harus diperhitungkan secara terpisah. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui upaya preventif, berupa kejelasan status dan pembuktian asal-usul harta, serta upaya represif, berupa musyawarah, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
Cahya Alifya Nazwa, Nita Oktaviani, Muhammad Ravi Al-Muntashir, Relit Nur Edi, dan Maskana Qurrota Ayyun. “Harta Bersama dan Problematikanya: Analisis Hukum Positif di Indonesia.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2 (2026).
Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, dan Ummi Yusnita. “Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby.” Jurnal Krisna Law, Vol. 7, No. 2 (2025).
Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian.” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1 (2021).
Putri Samiat, Barzah Latupono, dan La Ode Angga. “Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan dari Suami Istri yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Keturunan Menurut Hukum Islam.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 4 (2023).
Putri, R. A. C., Santoso, A. D., dan Yusufhadi, R. (2022). “Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam.” Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law.
Roswati Nurdin, Nurbaya Abdullah, dan Rustam Magum Pikahulan. “Harta Bersama serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).” Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 2 (2024).
Nanang Soleman. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pasangan atas Bangunan Harta Bersama yang Didirikan di atas Tanah Pusaka Tinggi: Studi Perkara Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan.” Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 7, No. 3 (2026). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i3.4572
Syuryani. “Studi Komparatif Pengaturan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Adat Minangkabau.” Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022).
Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari. “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2 (2022).
Aini W. dan Ridha, S. (2026). Tradisi Manjopuk Suami jo Carano pada Hari Kematian Istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Maslahah. Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek.
Yusrizal, S. (2019). Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau dalam Perspektif Maqashid Syariah. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Anabelle Orina, Lovetara Felincia, Fiola Aurelia Chandra, Kyara Angelic Sofian, Valentino Tan, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahlan, Supriatna, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lyra Liyana, Meazza Vinzaghi, Avriska Mulya Tara Maharani, Maylandri Leoganda Turnip, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Arbi Al Raid, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Nikmah Rosidah, ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.