PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS)
- Authors
-
-
Ratih Karma Paramasanti
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor -
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor
-
- Keywords:
- Advokat, Pendampingan Hukum, Korban, Penyidikan, SP2HP, Visum Et Repertum
- Abstract
- Korban tindak pidana sering diposisikan hanya sebagai pelapor dan sumber keterangan, padahal ia memiliki kepentingan hukum yang nyata atas arah penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini membahas peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pada tahap penyelidikan/penyidikan, dengan studi kasus pendampingan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners terhadap seorang korban dugaan penganiayaan/pengeroyokan yang dilaporkan di Polres Tabanan pada 15 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan data berupa dokumen perkara (tanda terima pengaduan, empat surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dan surat permohonan SP2HP dari kuasa hukum) serta wawancara dengan seorang advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara ini tampak terutama sebagai advokasi tertulis, yaitu (1) menuntut kepastian status perkara melalui permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, (2) membingkai ulang kendala pembuktian akibat tidak adanya saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti, termasuk Visum et Repertum, dan (3) meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Wawancara melengkapi dokumen dengan menunjukkan bahwa pendampingan dalam praktik juga mencakup penyusunan kronologi, persiapan bukti, pengarahan korban sebelum pemeriksaan, dan komunikasi bertahap dengan penyidik. Namun dokumen tidak memperlihatkan kehadiran advokat dalam pemeriksaan korban maupun hasil permohonannya, sehingga penilaian efektivitas pendampingan perlu dilakukan dengan hati-hati.
- References
-
1. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
2. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Kuasa Hukum Pelapor/Korban. 2026. Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum. Baturiti, 4 September 2026.
8. Polres Tabanan. 2026a. Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor SPM/194.a/VI/2026/SPKT/Res Tbn. Tabanan, 15 Juni 2026.
9. Polres Tabanan. 2026b. Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Tabanan (tanggal 25 Juni, 16 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026). Tabanan.
10. Polres Tabanan. 2026c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Satreskrim Polres Tabanan. Tabanan, 18 Agustus 2026.
11. Wawancara dengan IBPP (advokat). 2026. Wawancara pada 30 Oktober 2026 tentang pendampingan korban pada tahap penyidikan (tujuh pertanyaan).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moh. Rafli Haggani, Mishbahul Munir, PROSES PENANGANAN DATA PESERTA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN HAK ATAS MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.