PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS)
- Authors
-
-
Ratih Karma Paramasanti
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor -
Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja MataramAuthor
-
- Keywords:
- Advokat, Pendampingan Hukum, Korban, Penyidikan, SP2HP, Visum Et Repertum
- Abstract
- Korban tindak pidana sering diposisikan hanya sebagai pelapor dan sumber keterangan, padahal ia memiliki kepentingan hukum yang nyata atas arah penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini membahas peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pada tahap penyelidikan/penyidikan, dengan studi kasus pendampingan oleh Law Office Advokat Ida Bagus Putu Parta, S.E., S.H. & Partners terhadap seorang korban dugaan penganiayaan/pengeroyokan yang dilaporkan di Polres Tabanan pada 15 Juni 2026. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan data berupa dokumen perkara (tanda terima pengaduan, empat surat undangan klarifikasi, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dan surat permohonan SP2HP dari kuasa hukum) serta wawancara dengan seorang advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran advokat dalam perkara ini tampak terutama sebagai advokasi tertulis, yaitu (1) menuntut kepastian status perkara melalui permohonan SP2HP dan penjelasan hukum, (2) membingkai ulang kendala pembuktian akibat tidak adanya saksi mata langsung agar perkara dinilai dari keseluruhan alat bukti, termasuk Visum et Repertum, dan (3) meminta penyidik menjelaskan kekurangan alat bukti agar korban dapat melengkapinya. Wawancara melengkapi dokumen dengan menunjukkan bahwa pendampingan dalam praktik juga mencakup penyusunan kronologi, persiapan bukti, pengarahan korban sebelum pemeriksaan, dan komunikasi bertahap dengan penyidik. Namun dokumen tidak memperlihatkan kehadiran advokat dalam pemeriksaan korban maupun hasil permohonannya, sehingga penilaian efektivitas pendampingan perlu dilakukan dengan hati-hati.
- References
-
1. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
2. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Kuasa Hukum Pelapor/Korban. 2026. Surat Permohonan SP2HP dan Penjelasan Hukum. Baturiti, 4 September 2026.
8. Polres Tabanan. 2026a. Tanda Terima Surat Pengaduan Masyarakat Nomor SPM/194.a/VI/2026/SPKT/Res Tbn. Tabanan, 15 Juni 2026.
9. Polres Tabanan. 2026b. Surat Undangan Klarifikasi Satreskrim Polres Tabanan (tanggal 25 Juni, 16 Juli, 22 Juli, dan 27 Juli 2026). Tabanan.
10. Polres Tabanan. 2026c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Satreskrim Polres Tabanan. Tabanan, 18 Agustus 2026.
11. Wawancara dengan IBPP (advokat). 2026. Wawancara pada 30 Oktober 2026 tentang pendampingan korban pada tahap penyidikan (tujuh pertanyaan).
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Welani, KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naerina Amanda Feryal, Brian Zahir, Zaila Tashwa Alichia, KEWAJIBAN ADAT ATAS HARTA PUSAKA BAGI GENERASI PERANTAU MINANGKABAU: ANTARA KETERIKATAN ADAT DAN KEBEBASAN INDIVIDU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.