REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
- Authors
-
-
Triwanto
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, IndonesiaAuthor -
Imam Al Ghozali Hide Wulakada
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Living Law, Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Asas Legalitas, Verifikasi, Peraturan Pemerintah
- Abstract
- Pengakuan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai masuknya norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan tersebut belum disertai parameter dan mekanisme operasional yang menentukan keberadaan, batas, legitimasi, dan penerapannya sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan hak, dan perbedaan tafsir. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konseptual living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merumuskan batasan dan parameter normatif pengakuannya, serta merancang materi muatan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksananya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law tidak memperoleh relevansi yuridis semata-mata karena keberadaannya dalam masyarakat, tetapi memerlukan identifikasi, verifikasi, pengujian kompatibilitas dengan hukum nasional dan prinsip konstitusional, pembatasan, perlindungan hak, serta pengawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi pengakuan living law dari pendekatan berbasis pengakuan (recognition-based approach) menuju pengakuan yang terverifikasi dan terukur (regulated and verified recognition approach) yang diterjemahkan ke dalam desain materi muatan Peraturan Pemerintah. Model ini menempatkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen prosedural dan institusional yang menjembatani pengakuan normatif dengan penerapan yang konsisten dalam kerangka negara hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Andini, Orin Gusta. "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023." Rechtidee 19, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640.
Anwar, Reski, dan Eko Ari Wibowo. "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953.
Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, Fernandes Situngkir, dan Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 7, no. 1 (2025): 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.
Budiana, Galih Afif Sylva Maulana, Dicky Anugrah, Mohamad Dani, dan Eduard Sondakh. "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study." Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, no. 2 (2026).
Ell, Emilianus Jimmy. "Implementasi Living Law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari." Mansinam Law Review 1, no. 2 (2025).
Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.
Fathurokhman, Ferry, Anna Erliyana, Ali Masyhar, Mutiara Dwi Sari, dan Iren Sudarya. "The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code." Lex Scientia Law Review 10, no. 1 (2026): 39–66. https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908.
Febrianty, Yenny, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Bintara Sura Priambada, dan Hikam Hulwanullah. "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232.
Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, dan Nahdiya Sabrina. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila." Journal of Law and Legal Reform 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.
Kristianto, Wiliam, dan Hery Chariansyah. "Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 11, no. 3 (2026).
Kusumajakti, Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." Jurist-Diction 7, no. 2 (2024).
"Legal Audit sebagai Instrumen Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan." Jurnal RechtsVinding 13, no. 1 (2024).
Purwandiny, Dessy Adhya, Rendy Erianto Jullyan, Arnezul Achmad Satriawan, dan Adi Muliawansyah Malie. "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality in the Renewal of Criminal Law." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 3 (2025): 779–790.
Putra, Antoni, Lucky Raspati, Taufik Rachman, dan Iwan Kurniawan. "Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code." Jurnal Hukum dan Peradilan 15, no. 1 (2026): 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110.
Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7317–7338.
Putri, Nella Sumika. "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 2 (2023): 231–242. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Mony, Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.