REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
- Authors
-
-
Triwanto
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, IndonesiaAuthor -
Imam Al Ghozali Hide Wulakada
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Living Law, Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Asas Legalitas, Verifikasi, Peraturan Pemerintah
- Abstract
- Pengakuan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai masuknya norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan tersebut belum disertai parameter dan mekanisme operasional yang menentukan keberadaan, batas, legitimasi, dan penerapannya sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan hak, dan perbedaan tafsir. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konseptual living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merumuskan batasan dan parameter normatif pengakuannya, serta merancang materi muatan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksananya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law tidak memperoleh relevansi yuridis semata-mata karena keberadaannya dalam masyarakat, tetapi memerlukan identifikasi, verifikasi, pengujian kompatibilitas dengan hukum nasional dan prinsip konstitusional, pembatasan, perlindungan hak, serta pengawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi pengakuan living law dari pendekatan berbasis pengakuan (recognition-based approach) menuju pengakuan yang terverifikasi dan terukur (regulated and verified recognition approach) yang diterjemahkan ke dalam desain materi muatan Peraturan Pemerintah. Model ini menempatkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen prosedural dan institusional yang menjembatani pengakuan normatif dengan penerapan yang konsisten dalam kerangka negara hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Andini, Orin Gusta. "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023." Rechtidee 19, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640.
Anwar, Reski, dan Eko Ari Wibowo. "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat." Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953.
Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, Fernandes Situngkir, dan Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 7, no. 1 (2025): 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.
Budiana, Galih Afif Sylva Maulana, Dicky Anugrah, Mohamad Dani, dan Eduard Sondakh. "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study." Indonesian Journal of Law and Economics Review 21, no. 2 (2026).
Ell, Emilianus Jimmy. "Implementasi Living Law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari." Mansinam Law Review 1, no. 2 (2025).
Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.
Fathurokhman, Ferry, Anna Erliyana, Ali Masyhar, Mutiara Dwi Sari, dan Iren Sudarya. "The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code." Lex Scientia Law Review 10, no. 1 (2026): 39–66. https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908.
Febrianty, Yenny, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Bintara Sura Priambada, dan Hikam Hulwanullah. "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232.
Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, dan Nahdiya Sabrina. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila." Journal of Law and Legal Reform 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.
Kristianto, Wiliam, dan Hery Chariansyah. "Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 11, no. 3 (2026).
Kusumajakti, Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." Jurist-Diction 7, no. 2 (2024).
"Legal Audit sebagai Instrumen Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan." Jurnal RechtsVinding 13, no. 1 (2024).
Purwandiny, Dessy Adhya, Rendy Erianto Jullyan, Arnezul Achmad Satriawan, dan Adi Muliawansyah Malie. "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality in the Renewal of Criminal Law." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 3 (2025): 779–790.
Putra, Antoni, Lucky Raspati, Taufik Rachman, dan Iwan Kurniawan. "Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code." Jurnal Hukum dan Peradilan 15, no. 1 (2026): 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110.
Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7317–7338.
Putri, Nella Sumika. "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 2 (2023): 231–242. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rizal Abdul Munir, Asep Thobibudin Qolyubi, Danu Suryani, ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Aminah Siregar, Ahmatnijar, Sylvia Kurnia Ritonga, IMPLEMENTASI HADANAH TERHADAP ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN HAYAT SABUNGAN JAE KOTA PADANGSIDIMPUAN (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta, Nur Azizah Retno Ariyanti, Nanda Sonia Salsabila, Governing Artificial Intelligence Beyond Borders: The Role of International Organizations in the Evolution of International Law , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Rio Diva Nagara, Yesi Aprilia, Dinda Areta Arkananta, LEGAL UNCERTAINTY IN THE BUSINESS JUDGMENT RULE DOCTRINE FOR STATE -OWNED ENTERPRISE DIRECTORS IN FACING CORRUPTION LIABILITY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ervinda Nur Fauzia, Alifvia Putri Indriani, Dea Tarissa Putri Pratama, Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.