PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
- Authors
-
-
Erhan Bagas Haidar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor -
Agus Ariadi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Humas, Keterbukaan Informasi Publik, Rutan Kelas IIB Pacitan, Hak Informasi, Media Sosial
- Abstract
- Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagian kehumasan berperan sebagai penyampai informasi melalui publikasi kegiatan pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas informasi publik, meninjau peran hubungan masyarakat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, serta menilai pelaksanaan keterbukaan informasi melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan penelaahan terhadap jurnal serta buku yang berkaitan dengan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan regulasi dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan sebagai penghubung informasi antara institusi dan masyarakat melalui optimalisasi teknologi informasi dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan citra lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi pengelolaan informasi publik diperlukan agar tercipta pelayanan informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- References
-
Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (t.t.). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.
Faisal, U., Dharmawan, D., Mubarak, H. F., Yudaningsih, Saputra, D., & Hikmat, M. M. (2021). Manajemen komunikasi implementasi keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Jawa Barat.
Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran humas dalam keterbukaan informasi publik pada PPID Kemendikbudristek. Jurnal Cyber PR, 119–131.
Havifi, I., Marta, R., Diego, Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model komunikasi humas pemerintah daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Studi deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). MEDIUM, 172–190.
Herlita, A., & Saleh, A. (2025). Strategi kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pilar keterbukaan publik melalui Instagram @kkpgoid. PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi, 444–472.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan hak atas informasi publik melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 169–180.
Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui media sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS), 517–520.
Luthfia, A. R., Alkhaja, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan implementasi pemerintahan terbuka (open government). Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi.
Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis pelayanan publik melalui website PPID pada Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Media Administrasi, 80–90.
Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 92–101.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Priyatna, C. C., Prastowo, F. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 114–127.
Rahmadiva, L. A., Raya, A. B., & Ruslanjari, D. (2023). Upaya pemerintah melawan infodemic dengan membangun informasi akurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 241–258.
Ricky, & Rahimallah, M. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 62–75.
Yunisah, N., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam meningkatkan citra positif pemerintah melalui media sosial Instagram. KOMUNIKA: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 16–26.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Erik Simanjuntak, Kadek Mery Herawati, EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raya Farel Agustira, La Ode Mbunai, NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN (KAJIAN LITERATUR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruben Gutama, Bambang S. Irianto, PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Narahaubun, DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.