PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
- Authors
-
-
Erhan Bagas Haidar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor -
Agus Ariadi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Humas, Keterbukaan Informasi Publik, Rutan Kelas IIB Pacitan, Hak Informasi, Media Sosial
- Abstract
- Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagian kehumasan berperan sebagai penyampai informasi melalui publikasi kegiatan pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas informasi publik, meninjau peran hubungan masyarakat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, serta menilai pelaksanaan keterbukaan informasi melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan penelaahan terhadap jurnal serta buku yang berkaitan dengan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan regulasi dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan sebagai penghubung informasi antara institusi dan masyarakat melalui optimalisasi teknologi informasi dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan citra lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi pengelolaan informasi publik diperlukan agar tercipta pelayanan informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- References
-
Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (t.t.). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.
Faisal, U., Dharmawan, D., Mubarak, H. F., Yudaningsih, Saputra, D., & Hikmat, M. M. (2021). Manajemen komunikasi implementasi keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Jawa Barat.
Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran humas dalam keterbukaan informasi publik pada PPID Kemendikbudristek. Jurnal Cyber PR, 119–131.
Havifi, I., Marta, R., Diego, Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model komunikasi humas pemerintah daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Studi deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). MEDIUM, 172–190.
Herlita, A., & Saleh, A. (2025). Strategi kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pilar keterbukaan publik melalui Instagram @kkpgoid. PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi, 444–472.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan hak atas informasi publik melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 169–180.
Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui media sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS), 517–520.
Luthfia, A. R., Alkhaja, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan implementasi pemerintahan terbuka (open government). Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi.
Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis pelayanan publik melalui website PPID pada Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Media Administrasi, 80–90.
Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 92–101.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Priyatna, C. C., Prastowo, F. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 114–127.
Rahmadiva, L. A., Raya, A. B., & Ruslanjari, D. (2023). Upaya pemerintah melawan infodemic dengan membangun informasi akurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 241–258.
Ricky, & Rahimallah, M. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 62–75.
Yunisah, N., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam meningkatkan citra positif pemerintah melalui media sosial Instagram. KOMUNIKA: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 16–26.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR, MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riris Rismawati, Maitan Citra Lestari, Devi Alika Avrilia, Hilda Intan Rahmadan, Irawan Hadi Wiranata, STRATEGI MENJAGA KETAHANAN NASIONAL MELALUI PELESTARIAN BUDAYA DI SANGGAR TARI SEKAR MAYANG DESA DONGKO PADA ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.