PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
- Authors
-
-
Erhan Bagas Haidar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor -
Agus Ariadi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Humas, Keterbukaan Informasi Publik, Rutan Kelas IIB Pacitan, Hak Informasi, Media Sosial
- Abstract
- Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagian kehumasan berperan sebagai penyampai informasi melalui publikasi kegiatan pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas informasi publik, meninjau peran hubungan masyarakat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, serta menilai pelaksanaan keterbukaan informasi melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan penelaahan terhadap jurnal serta buku yang berkaitan dengan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan regulasi dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan sebagai penghubung informasi antara institusi dan masyarakat melalui optimalisasi teknologi informasi dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan citra lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi pengelolaan informasi publik diperlukan agar tercipta pelayanan informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- References
-
Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (t.t.). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.
Faisal, U., Dharmawan, D., Mubarak, H. F., Yudaningsih, Saputra, D., & Hikmat, M. M. (2021). Manajemen komunikasi implementasi keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Jawa Barat.
Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran humas dalam keterbukaan informasi publik pada PPID Kemendikbudristek. Jurnal Cyber PR, 119–131.
Havifi, I., Marta, R., Diego, Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model komunikasi humas pemerintah daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Studi deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). MEDIUM, 172–190.
Herlita, A., & Saleh, A. (2025). Strategi kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pilar keterbukaan publik melalui Instagram @kkpgoid. PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi, 444–472.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan hak atas informasi publik melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 169–180.
Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui media sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS), 517–520.
Luthfia, A. R., Alkhaja, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan implementasi pemerintahan terbuka (open government). Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi.
Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis pelayanan publik melalui website PPID pada Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Media Administrasi, 80–90.
Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 92–101.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Priyatna, C. C., Prastowo, F. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 114–127.
Rahmadiva, L. A., Raya, A. B., & Ruslanjari, D. (2023). Upaya pemerintah melawan infodemic dengan membangun informasi akurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 241–258.
Ricky, & Rahimallah, M. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 62–75.
Yunisah, N., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam meningkatkan citra positif pemerintah melalui media sosial Instagram. KOMUNIKA: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 16–26.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Darren Valencio, Brigita Malika Namira A, Made Pika Amelia A, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Aditya Zulfikar, Andika Kurnia Sandy, Firman Maulana, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DITINJAU DARI KEWARISAN ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Putri Salsabila, Rafalinna Oktatia, Oci Senjaya, Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asti Ananta, Jelita, Rindu Davina Anisa Andari, Humaira Shalih Ammash, Aprisa Ruslan, NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aisah Almaghfirah, Annisa Zahra Ramadhani, Dina Sofiana, Depi Rahmawati, Julia Adel Putri, REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.