PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
- Authors
-
-
Erhan Bagas Haidar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor -
Agus Ariadi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Humas, Keterbukaan Informasi Publik, Rutan Kelas IIB Pacitan, Hak Informasi, Media Sosial
- Abstract
- Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagian kehumasan berperan sebagai penyampai informasi melalui publikasi kegiatan pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas informasi publik, meninjau peran hubungan masyarakat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, serta menilai pelaksanaan keterbukaan informasi melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan penelaahan terhadap jurnal serta buku yang berkaitan dengan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan regulasi dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan sebagai penghubung informasi antara institusi dan masyarakat melalui optimalisasi teknologi informasi dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan citra lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi pengelolaan informasi publik diperlukan agar tercipta pelayanan informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- References
-
Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (t.t.). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.
Faisal, U., Dharmawan, D., Mubarak, H. F., Yudaningsih, Saputra, D., & Hikmat, M. M. (2021). Manajemen komunikasi implementasi keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Jawa Barat.
Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran humas dalam keterbukaan informasi publik pada PPID Kemendikbudristek. Jurnal Cyber PR, 119–131.
Havifi, I., Marta, R., Diego, Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model komunikasi humas pemerintah daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Studi deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). MEDIUM, 172–190.
Herlita, A., & Saleh, A. (2025). Strategi kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pilar keterbukaan publik melalui Instagram @kkpgoid. PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi, 444–472.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan hak atas informasi publik melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 169–180.
Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui media sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS), 517–520.
Luthfia, A. R., Alkhaja, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan implementasi pemerintahan terbuka (open government). Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi.
Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis pelayanan publik melalui website PPID pada Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Media Administrasi, 80–90.
Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 92–101.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Priyatna, C. C., Prastowo, F. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 114–127.
Rahmadiva, L. A., Raya, A. B., & Ruslanjari, D. (2023). Upaya pemerintah melawan infodemic dengan membangun informasi akurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 241–258.
Ricky, & Rahimallah, M. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 62–75.
Yunisah, N., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam meningkatkan citra positif pemerintah melalui media sosial Instagram. KOMUNIKA: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 16–26.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Destu Andira, Ari Teguh Persadanta Sembiring, Maulana Malik Tamrin, Revy Ardhana Susanto, Zainudin Hasan, Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flovy Adrina Wibowo, Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri, Yeslar Manda Natalia Manalu, KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Abdan Mukti Widodo, Aditya Alif Hermawan, Anggara Kautsar Puru D G, KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.