PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN
- Authors
-
-
Erhan Bagas Haidar
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor -
Agus Ariadi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Humas, Keterbukaan Informasi Publik, Rutan Kelas IIB Pacitan, Hak Informasi, Media Sosial
- Abstract
- Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bagian kehumasan berperan sebagai penyampai informasi melalui publikasi kegiatan pemerintahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses, khususnya pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur hak atas informasi publik, meninjau peran hubungan masyarakat dalam menjamin hak masyarakat atas informasi, serta menilai pelaksanaan keterbukaan informasi melalui media sosial dan sarana komunikasi lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan penelaahan terhadap jurnal serta buku yang berkaitan dengan komunikasi publik dan keterbukaan informasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan regulasi dan praktik pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan berperan sebagai penghubung informasi antara institusi dan masyarakat melalui optimalisasi teknologi informasi dan media sosial untuk memperkuat transparansi dan citra lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi pengelolaan informasi publik diperlukan agar tercipta pelayanan informasi yang akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan manajemen komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- References
-
Berliani, C., Yulianti, R., & Supriyadi, O. (t.t.). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.
Faisal, U., Dharmawan, D., Mubarak, H. F., Yudaningsih, Saputra, D., & Hikmat, M. M. (2021). Manajemen komunikasi implementasi keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Jawa Barat.
Giffari, M. F., Andriani, F., Wiyati, E. K., & Putri, C. E. (2024). Peran humas dalam keterbukaan informasi publik pada PPID Kemendikbudristek. Jurnal Cyber PR, 119–131.
Havifi, I., Marta, R., Diego, Sari, L. P., & Lani, O. P. (2023). Model komunikasi humas pemerintah daerah dalam penerapan keterbukaan informasi publik (Studi deskriptif pada DPRD Kota Padang dan DPRD Kabupaten 50 Kota). MEDIUM, 172–190.
Herlita, A., & Saleh, A. (2025). Strategi kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai pilar keterbukaan publik melalui Instagram @kkpgoid. PROMEDIA: Public Relation dan Media Komunikasi, 444–472.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
Khumairoh, U., & Setianto, W. A. (2023). Pemenuhan hak atas informasi publik melalui layanan informasi publik PPID Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 169–180.
Ladriansya, M. G., Syarifudin, A., & Hamandia, M. R. (2023). Strategi komunikasi humas dalam meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui media sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS), 517–520.
Luthfia, A. R., Alkhaja, E. N., & Sofyan, A. (2021). Tantangan implementasi pemerintahan terbuka (open government). Wahana: Tridarma Perguruan Tinggi.
Maharani, D. A., Usman, O., & Rachmadania, R. F. (2023). Analisis pelayanan publik melalui website PPID pada Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Media Administrasi, 80–90.
Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran media sosial bagi humas pemerintah. Komunikasi: Jurnal Komunikasi, 92–101.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Priyatna, C. C., Prastowo, F. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 114–127.
Rahmadiva, L. A., Raya, A. B., & Ruslanjari, D. (2023). Upaya pemerintah melawan infodemic dengan membangun informasi akurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 241–258.
Ricky, & Rahimallah, M. A. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia (Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 62–75.
Yunisah, N., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam meningkatkan citra positif pemerintah melalui media sosial Instagram. KOMUNIKA: Jurnal Ilmiah Komunikasi, 16–26.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Wirna Hannum Harahap, Putra Halomoan Hsb, Puji Kurniawan, PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Hamidatur Riskiyah, Anang Setiyawan, TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Malikah, Anggi Mutia Safira, Enny Kurniawati, Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami dalam Hukum Waris Adat Batak Toba: Kajian Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Hamidah, Glory Amanda Cristi, Raya Lintang Khoirunnisa, KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM PUTUSAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.