PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK
- Authors
-
-
Siti Wirna Hannum Harahap
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Putra Halomoan Hsb
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Puji Kurniawan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor
-
- Keywords:
- Mahar, Mahar, Orang Tua, Orang Tua, Perkawinan, Perkawinan, Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum, Adat, Adat
- Abstract
- Penentuan mahar dalam perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, masih dipengaruhi oleh keinginan orang tua yang didasarkan pada pertimbangan adat, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika keinginan orang tua mengesampingkan kesepakatan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, calon atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, tokoh masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua, adat istiadat, stratifikasi sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, dominasi orang tua menyebabkan kehendak calon mempelai kurang menjadi pertimbangan utama dan dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Ditinjau dari sosiologi hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan kesepakatan dalam perkawinan dengan realitas sosial yang masih menempatkan orang tua sebagai pihak dominan dalam penentuan mahar. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan bagi kedua calon mempelai.
- References
-
Anggiaton, Albi, & Johan Setiawan. (2018). Metode penelitian kualitatif. CV Jejak.
Ahmad, Nidal. (2024). Tinjauan fiqih Syafi’iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. Jurnal Hukum Islam, 11(1), 8.
Ali, Muhammad, & Siti Fatimah. (2025). Fiqih Mubakahat. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Harahap, Ariana, & Ikhwanuddin Harahap. (2022). Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif Kompilasi Hukum Islam. Vol. 3 No. 5, 918.
Harahap, Sumper Mulia, Raja Ritonga, & Siti Rohimah. (2022). Analisis hukum Islam terkait akad tabarru’ pada tradisi Marpege-Pege di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. Jurnal Yurisprudentia, 8(2), 99.
Kompilasi Hukum Islam. (2020). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
Kurniawan, Puji. (2016). Memahami pertautan agama dan budaya: Studi terhadap tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola. Jurnal Yurisprudentia, 2(2), 35.
Lailatulsaidah, Nurul. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi kasus KUA Karang Piling Surabaya). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Luthfia, Chaula. (2024). Perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 5(1), 49.
Mufida, Ikhwanuddin Harahap, & Hasiah. (2021). Tradisi penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 2.
Sahron, Muhammad, Fatahuddin Aziz Siregar, & Ikhwanuddin Harahap. (2021). Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 3.
Sainul, Ahmad. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. Jurnal Al-Maqsid, 7(2), 315.
Septyarani, Nisa. (2019). Ketentuan mahar dalam perkawinan: Studi komparatif hukum keluarga Islam Yordania dan Pakistan. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Setiyowati, Rida. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal, 7(1).
Shuhufi, Muhammad. (2015). Mahar dan problematikanya. Jurnal Hukum Diktum, 1(2), 8.
Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, & Dermina Dalimunthe. (2021). Mahar berupa rumah dan pertapakannya. Jurnal El-Thawalib, 2(3), 27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ervinda Nur Fauzia, Alifvia Putri Indriani, Dea Tarissa Putri Pratama, Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.