PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK
- Authors
-
-
Siti Wirna Hannum Harahap
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Putra Halomoan Hsb
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor -
Puji Kurniawan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanAuthor
-
- Keywords:
- Mahar, Mahar, Orang Tua, Orang Tua, Perkawinan, Perkawinan, Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum, Adat, Adat
- Abstract
- Penentuan mahar dalam perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, penentuan mahar di Desa Sialagundi, Kecamatan Huristak, masih dipengaruhi oleh keinginan orang tua yang didasarkan pada pertimbangan adat, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama ketika keinginan orang tua mengesampingkan kesepakatan calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penentuan mahar berdasarkan keinginan orang tua serta meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan orang tua, calon atau pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, tokoh masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar di Desa Sialagundi dipengaruhi oleh kuatnya peran orang tua, adat istiadat, stratifikasi sosial, dan kemampuan ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, dominasi orang tua menyebabkan kehendak calon mempelai kurang menjadi pertimbangan utama dan dapat menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Ditinjau dari sosiologi hukum, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan kesepakatan dalam perkawinan dengan realitas sosial yang masih menempatkan orang tua sebagai pihak dominan dalam penentuan mahar. Oleh karena itu, penentuan mahar perlu dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan bagi kedua calon mempelai.
- References
-
Anggiaton, Albi, & Johan Setiawan. (2018). Metode penelitian kualitatif. CV Jejak.
Ahmad, Nidal. (2024). Tinjauan fiqih Syafi’iyah terhadap penentuan mahar pernikahan anak di Kabupaten Pidie. Jurnal Hukum Islam, 11(1), 8.
Ali, Muhammad, & Siti Fatimah. (2025). Fiqih Mubakahat. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
Harahap, Ariana, & Ikhwanuddin Harahap. (2022). Pemanfaatan mahar oleh suami tanpa izin istri perspektif Kompilasi Hukum Islam. Vol. 3 No. 5, 918.
Harahap, Sumper Mulia, Raja Ritonga, & Siti Rohimah. (2022). Analisis hukum Islam terkait akad tabarru’ pada tradisi Marpege-Pege di Desa Torbanua Raja Mandailing Natal. Jurnal Yurisprudentia, 8(2), 99.
Kompilasi Hukum Islam. (2020). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia.
Kurniawan, Puji. (2016). Memahami pertautan agama dan budaya: Studi terhadap tradisi Marpege-Pege di Batak Angkola. Jurnal Yurisprudentia, 2(2), 35.
Lailatulsaidah, Nurul. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi kasus KUA Karang Piling Surabaya). Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Luthfia, Chaula. (2024). Perspektif hukum Islam dalam menanggapi fenomena mahar unik di Indonesia. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 5(1), 49.
Mufida, Ikhwanuddin Harahap, & Hasiah. (2021). Tradisi penentuan mahar emas di Kecamatan Sibolga Selatan. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 2.
Sahron, Muhammad, Fatahuddin Aziz Siregar, & Ikhwanuddin Harahap. (2021). Penetapan jumlah mahar pada masa pandemi Covid-19. Jurnal El-Thawalib, 2(1), 3.
Sainul, Ahmad. (2024). Dispensasi nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan maqosid syariah dan pertimbangan maslahah-mafsadah. Jurnal Al-Maqsid, 7(2), 315.
Septyarani, Nisa. (2019). Ketentuan mahar dalam perkawinan: Studi komparatif hukum keluarga Islam Yordania dan Pakistan. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Setiyowati, Rida. (2020). Konsep mahar dalam perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal, 7(1).
Shuhufi, Muhammad. (2015). Mahar dan problematikanya. Jurnal Hukum Diktum, 1(2), 8.
Zaman, Abdullah, Ahmatnijar, & Dermina Dalimunthe. (2021). Mahar berupa rumah dan pertapakannya. Jurnal El-Thawalib, 2(3), 27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ganjar Sapta Bayu Perkasa, Dedah Jubaedah, Dewi Sulastri, Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Wulandari, Danindra Syifa Aulia Fitriani, Satryo Hafidz Fathan Muflihun, PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Surya Pratama Erlangga, Maulana Dzaky Akmal Purwanto, Muhammad Nesta Wilnas Putra, KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Handaru Arundaya, Tiara Nur Cahyani, Jonathan Y.A. Tambunan, HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: PLURALISME SISTEM KEWARISAN DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Aulandia Nasifa, Codya Wacani Aulia Putri, PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.