BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Talitha Apsari Indriati
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Shofi Hartanti
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Nastiti Hayuning Swasono
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Tinggi, Mamak Kepala Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan
- Abstract
- Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik komunal matrilineal yang sangat kuat, dimana harta pusaka tinggi milik kaum tidak diposisikan sebagai harta waris individual yang dapat dibagi secara bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mamak Kepala Waris dalam mengalihkan harta pusaka tinggi serta bentuk perlindungan dan akibat hukum apabila pengalihan harta tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mamak Kepala Waris pada hakikatnya bertindak sebagai pengelola dan pemelihara pusaka kaum, bukan pemilik perorangan. Pengalihan harta pusaka tinggi secara adat hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh anggota kaum dan memenuhi syarat darurat adat (mayat terbujur di atas rumah, rumah gadang ketirisan, gadis gadang belum menikah, membangkit batang tarandam). Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan adat dan Pasal 1365 KUHPerdata. Implikasi hukumnya adalah perbuatan jual beli dan sertifikasi tanah atas nama pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik apabila tidak mencermati keabsahan yuridis atas objek harta pusaka tinggi.
- References
-
Anwar, Chairul. (1997). Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad, Bushar. (1994). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.
Soekanto, Soerjono. (2018). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Syarifuddin, Amir. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
Amanda, Dina. (2011). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Devinda, Kenny, dan Endang Pandamdari. (2019). 'Analisis Yuridis terhadap Hak dan Wewenang Pemegang Gadai Tanah Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2017).' Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 1.
Ginting, Valentinus Andri, Rosnidar Sembiring, dan Maria. (2026). 'Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025).' Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 9. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2614.
Harman, Eric, dan Sukirno. (2018). Perkembangan Syarat Menggadai Tanah atas Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Indrasukma, Andre. (2021). 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat.' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, hlm. 99–111. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108.
Poespasari, Ellyne Dwi. (2019). 'The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community.' Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 1, hlm. 1–18. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 545 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1976.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 657 PK/Pdt/2026, tanggal 20 Juli 2026.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 868 K/Pdt/2025.
Pengadilan Negeri Payakumbuh. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 30 Mei 2023.
Pengadilan Tinggi Padang. Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT PDG.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya fauzi, Kanaya Salsabilla, Nofa kamelia, Roni Rustandi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Griselda Nathania Valdis, Nenden Chaerunnisa, BATASAN KRITIK DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.