KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Violita Nyimas Ajeng Septiani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadya Aulia Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Mohammad Mahdy Fahrezy
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, harta pencaharian, hukum waris adat, Minangkabau, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Indonesia memiliki keragaman hukum waris adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, salah satunya masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, harta dibedakan menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang memiliki kedudukan, pengelolaan, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kedua jenis harta tersebut serta hak dan penyelesaian sengketanya dalam hukum waris adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum berupa buku hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum, sehingga tidak dapat dijual, digadaikan, maupun dibagi secara perorangan. Sebaliknya, harta pencaharian diperoleh dari usaha suami istri selama perkawinan, bersifat lebih individual, dan dapat diwariskan kepada anak kandung. Perbedaan kepentingan atas penguasaan dan pembagian kedua harta tersebut kerap memicu sengketa. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik, kemudian dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan apabila belum berhasil dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.
- References
-
Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1).
Andri G. Valentinus, Rosnidar Sembiring, dan Maria, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 9 2025.
Badridduja, F. (2026). Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama. Journal of Contemporary Law Studies.
Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. “Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Firdawaty, Linda, dan Ahmad Mulyono, “Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin,” Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01. 2018.
Hidayati, Mira, dan Khoirul Ahsan. “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat.” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2025.
Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, April 2022.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), 34-41.
Noviardi, Adri. “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi,” SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020).
Rafi, Muhammad, dan Yusdi Haq, “Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 5, no. 8. 2026.
Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(1), 94-102.
Lubis, Ikhsan., Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat,” Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, hlm. 143–158.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Camai, HAMBATAN DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Narahaubun, DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina, Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.