KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Violita Nyimas Ajeng Septiani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadya Aulia Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Mohammad Mahdy Fahrezy
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, harta pencaharian, hukum waris adat, Minangkabau, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Indonesia memiliki keragaman hukum waris adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, salah satunya masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, harta dibedakan menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang memiliki kedudukan, pengelolaan, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kedua jenis harta tersebut serta hak dan penyelesaian sengketanya dalam hukum waris adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum berupa buku hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum, sehingga tidak dapat dijual, digadaikan, maupun dibagi secara perorangan. Sebaliknya, harta pencaharian diperoleh dari usaha suami istri selama perkawinan, bersifat lebih individual, dan dapat diwariskan kepada anak kandung. Perbedaan kepentingan atas penguasaan dan pembagian kedua harta tersebut kerap memicu sengketa. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik, kemudian dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan apabila belum berhasil dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.
- References
-
Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1).
Andri G. Valentinus, Rosnidar Sembiring, dan Maria, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 9 2025.
Badridduja, F. (2026). Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama. Journal of Contemporary Law Studies.
Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. “Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Firdawaty, Linda, dan Ahmad Mulyono, “Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin,” Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01. 2018.
Hidayati, Mira, dan Khoirul Ahsan. “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat.” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2025.
Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, April 2022.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), 34-41.
Noviardi, Adri. “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi,” SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020).
Rafi, Muhammad, dan Yusdi Haq, “Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 5, no. 8. 2026.
Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(1), 94-102.
Lubis, Ikhsan., Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat,” Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, hlm. 143–158.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Fanisa Nuraziza, Ameliya, Hafija Safarina, Sofiatul Awaliyah, Nazla Shiva Salsabila, Surya Sukti, FIKIH SIYASAH ALIRAN SUNNI DAN SYIAH : ANALISIS KOMPARATIF DALAM KACAMATA SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeremy Hisar Pasaribu, Uji Keabsahan Klausul Lisensi Terbatas Aset Virtual Mobile Legends Bang Bang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Fauziyah, Ni Luh Made Puja Iswara Ratri, Aliffia Zahra, IMPLICATIONS OF THE WEAKENING OF THE RUPIAH EXCHANGE RATE ON THE DETERMINATION OF DUMPING MARGINS IN INTERNATIONAL TRADE: A LEGAL ANALYSIS WITHIN THE WTO FRAMEWORK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.