KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Violita Nyimas Ajeng Septiani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Nadya Aulia Ramadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Mohammad Mahdy Fahrezy
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- harta pusaka tinggi, harta pencaharian, hukum waris adat, Minangkabau, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Indonesia memiliki keragaman hukum waris adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya, salah satunya masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam sistem ini, harta dibedakan menjadi dua kategori, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian, yang memiliki kedudukan, pengelolaan, dan mekanisme pewarisan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kedua jenis harta tersebut serta hak dan penyelesaian sengketanya dalam hukum waris adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum berupa buku hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi merupakan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum, sehingga tidak dapat dijual, digadaikan, maupun dibagi secara perorangan. Sebaliknya, harta pencaharian diperoleh dari usaha suami istri selama perkawinan, bersifat lebih individual, dan dapat diwariskan kepada anak kandung. Perbedaan kepentingan atas penguasaan dan pembagian kedua harta tersebut kerap memicu sengketa. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mulai dari bakaum, bakampuang, pasukuan, hingga babalai bamusajik, kemudian dilanjutkan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan apabila belum berhasil dapat ditempuh melalui pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau lebih mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama sebelum menggunakan jalur hukum formal.
- References
-
Afdillah, F., Sembiring, I. A., & Ketaren, M. M. (2024). HARTA PUSAKA TINGGI OLEH PERSEORANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi Putusan Nomor 26/Pdt. G/2013/PN. BS). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(1).
Andri G. Valentinus, Rosnidar Sembiring, dan Maria, “Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025),” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 9 2025.
Badridduja, F. (2026). Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara'idh (Hukum Waris Islam); Dialog, Negosiasi, Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama. Journal of Contemporary Law Studies.
Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. “Mekanisme Sistem Penyelesaian Sengketa Waris Hukum Adat Minangkabau yang Bereksistensi di Indonesia.” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023.
Firdawaty, Linda, dan Ahmad Mulyono, “Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin,” Jurnal Asas. Vol. 10, No. 01. 2018.
Hidayati, Mira, dan Khoirul Ahsan. “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat.” Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Februari 2025.
Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, April 2022.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103-111.
Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 1(1), 34-41.
Noviardi, Adri. “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Maslahah Mursalah Asy-Syathibi,” SAKINA: Journal of Family Studies 4, no. 4 (2020).
Rafi, Muhammad, dan Yusdi Haq, “Komparasi Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi: Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 5, no. 8. 2026.
Rozieq, N. (2023). Sistem hukum waris adat Minangkabau. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(1), 94-102.
Lubis, Ikhsan., Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, dan Andi Hakim Lubis, “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat,” Tunas Agraria, Vol. 8, No. 2, Mei 2025, hlm. 143–158.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Anabelle Orina, Lovetara Felincia, Fiola Aurelia Chandra, Kyara Angelic Sofian, Valentino Tan, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Wirna Hannum Harahap, Putra Halomoan Hsb, Puji Kurniawan, PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN KEINGINAN ORANG TUA: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DI DESA SIALAGUNDI, KECAMATAN HURISTAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.