PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN KONSUMEN ATAS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI RESTORAN KOTA TANGERANG
- Authors
-
-
Rahma Aulia Ananda Putri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- PBJT; pengetahuan perpajakan; kesadaran konsumen; pajak restoran; Kota Tangerang
- Abstract
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh konsumen selaku subjek pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di restoran serta menelaah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran konsumen di Kota Tangerang. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring berskala Likert dari 68 responden pada 5–9 Oktober 2026 dan dianalisis secara deskriptif dengan persentase. Sebanyak 72,5% jawaban pada pernyataan pengetahuan perpajakan dan 64,0% jawaban pada pernyataan kesadaran konsumen berupa setuju atau sangat setuju. Pemahaman paling kuat terdapat pada dasar peraturan PBJT sebanyak 77,9% dan pada kedudukan konsumen sebagai subjek pajak sebanyak 75,0%, dan paling lemah pada perbedaan PBJT dengan PPN sebanyak 64,7%. Tabulasi silang menunjukkan pola searah dengan kesadaran tinggi ditemukan pada 84,2% responden yang setuju dengan ketiga pernyataan pengetahuan, 45,0% pada responden yang setuju dengan satu atau dua pernyataan, dan tidak ada pada responden yang tidak setuju dengan ketiganya. Persentase pemahaman lebih rendah pada responden di atas 40 tahun dan ibu rumah tangga. Temuan bersifat deskriptif, tanpa uji signifikansi, dari sampel kecil nonprobabilitas dengan pengukuran berbasis persepsi.
- References
-
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Direktorat Jenderal Pajak. (2022a). Jenis pajak. https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak
Direktorat Jenderal Pajak. (2022b, 19 Mei). Makan di restoran tidak kena PPN. https://www.pajak.go.id/id/artikel/makan-di-restoran-tidak-kena-ppn
Hapsari, I. (2023a). Kepatuhan wajib pajak restoran dengan moderasi kesadaran dan sanksi pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 315–328.
Hapsari, I. (2023b). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan intervening kesadaran pajak. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 12(1), 1–10.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Katini, N. K., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(1), 392–420.
Pemerintah Kota Tangerang. (2023). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 4(1), 18–31.
Sanjaya, D. T. (2026). Pengaruh pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta [Disertasi doktoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sausan Maulidyah Fahruri, RESPON IBU RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Amalya Putri, Dinda Aji Ningrat, Asmak Ul Hosna, STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jeremy Hisar Pasaribu, Uji Keabsahan Klausul Lisensi Terbatas Aset Virtual Mobile Legends Bang Bang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.