PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN KONSUMEN ATAS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI RESTORAN KOTA TANGERANG
- Authors
-
-
Rahma Aulia Ananda Putri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- PBJT; pengetahuan perpajakan; kesadaran konsumen; pajak restoran; Kota Tangerang
- Abstract
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh konsumen selaku subjek pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di restoran serta menelaah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran konsumen di Kota Tangerang. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring berskala Likert dari 68 responden pada 5–9 Oktober 2026 dan dianalisis secara deskriptif dengan persentase. Sebanyak 72,5% jawaban pada pernyataan pengetahuan perpajakan dan 64,0% jawaban pada pernyataan kesadaran konsumen berupa setuju atau sangat setuju. Pemahaman paling kuat terdapat pada dasar peraturan PBJT sebanyak 77,9% dan pada kedudukan konsumen sebagai subjek pajak sebanyak 75,0%, dan paling lemah pada perbedaan PBJT dengan PPN sebanyak 64,7%. Tabulasi silang menunjukkan pola searah dengan kesadaran tinggi ditemukan pada 84,2% responden yang setuju dengan ketiga pernyataan pengetahuan, 45,0% pada responden yang setuju dengan satu atau dua pernyataan, dan tidak ada pada responden yang tidak setuju dengan ketiganya. Persentase pemahaman lebih rendah pada responden di atas 40 tahun dan ibu rumah tangga. Temuan bersifat deskriptif, tanpa uji signifikansi, dari sampel kecil nonprobabilitas dengan pengukuran berbasis persepsi.
- References
-
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Direktorat Jenderal Pajak. (2022a). Jenis pajak. https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak
Direktorat Jenderal Pajak. (2022b, 19 Mei). Makan di restoran tidak kena PPN. https://www.pajak.go.id/id/artikel/makan-di-restoran-tidak-kena-ppn
Hapsari, I. (2023a). Kepatuhan wajib pajak restoran dengan moderasi kesadaran dan sanksi pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 315–328.
Hapsari, I. (2023b). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan intervening kesadaran pajak. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 12(1), 1–10.
Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Katini, N. K., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(1), 392–420.
Pemerintah Kota Tangerang. (2023). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 4(1), 18–31.
Sanjaya, D. T. (2026). Pengaruh pengetahuan perpajakan, relasi sosial, persepsi sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta [Disertasi doktoral, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ari Mony, Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Damar Fahmi Ali Mustofa, Muhdi, MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG DIALOG POLITIK: PERSPEKTIF KESADARAN KRITIS PAULO FREIRE PADA KOMUNIKASI DPW PKB JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, Olivia Chairunnisa Wijaya, ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Muhaimin F, Mayada Safalia, Moch Imam Chamdillah, Muhammad Mashuri, KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.