ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025
- Authors
-
-
Samuel Manik
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- TPPO, tanggung jawab hukum, jaringan internasional
- Abstract
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana internasional yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Kasus TPPO jaringan internasional yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara dan perlunya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku TPPO dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus TPPO warga Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku TPPO bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan niat jahat dan tindakan terencana. Koordinasi lintas negara dan perlindungan korban menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap TPPO jaringan internasional memerlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, aparat penegak hukum, serta dukungan perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa.
- References
-
Andrian Satiaputra, A., Risnandar, A., & Firmansyah, I. (2025). Perdagangan orang secara ilegal sebagai kejahatan transnasional: Studi perbandingan pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(2), 44–52.
Candraningsih, M. D., Kurniawan, E., & Supriadi, R. (2025). Kata 'sponsor' dalam berita acara pemeriksaan kasus perdagangan orang: Kajian makna dan implikasi berbasis korpus. Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia, 10(1).
Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2025). Kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa. Jurnal Yustitia, 20(1), 59–66.
Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.
Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 125–133.
Makmun, S., & Nur, H. (2025). Trafficking dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 7–17.
Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295–311.
Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI ilegal di Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1765–1774.
Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1).
Romauli Tarihoran, E., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi, dan Bahasa Harapan, 2(2).
Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (studi kasus Polda Gorontalo). JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 21–32.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widiyatmo Ekoputro, Novarinda Benti Dahu, Ega Purnama Satria, Singgih Darmawan, INTERNALISASI NILAI PATRIOTISME MELALUI PELESTARIAN SEJARAH PENDIDIKAN: STUDI DI MUSEUM PENDIDIKAN SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erik Simanjuntak, Kadek Mery Herawati, EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cicilia Florita Tri Prahastuti, Chintya Amelia Widiastuti, Angela Dea Valinda, Marsela Puteri Dinanti, Hikma Vivian Adinda, Teki Prasetyo Sulaksono, Fitra Endi Fernanda, Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Aulia Ananda Putri, PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN KONSUMEN ATAS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI RESTORAN KOTA TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.