ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025
- Authors
-
-
Samuel Manik
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- TPPO, tanggung jawab hukum, jaringan internasional
- Abstract
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana internasional yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Kasus TPPO jaringan internasional yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara dan perlunya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku TPPO dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus TPPO warga Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku TPPO bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan niat jahat dan tindakan terencana. Koordinasi lintas negara dan perlindungan korban menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap TPPO jaringan internasional memerlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, aparat penegak hukum, serta dukungan perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa.
- References
-
Andrian Satiaputra, A., Risnandar, A., & Firmansyah, I. (2025). Perdagangan orang secara ilegal sebagai kejahatan transnasional: Studi perbandingan pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(2), 44–52.
Candraningsih, M. D., Kurniawan, E., & Supriadi, R. (2025). Kata 'sponsor' dalam berita acara pemeriksaan kasus perdagangan orang: Kajian makna dan implikasi berbasis korpus. Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia, 10(1).
Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2025). Kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa. Jurnal Yustitia, 20(1), 59–66.
Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.
Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 125–133.
Makmun, S., & Nur, H. (2025). Trafficking dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 7–17.
Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295–311.
Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI ilegal di Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1765–1774.
Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1).
Romauli Tarihoran, E., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi, dan Bahasa Harapan, 2(2).
Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (studi kasus Polda Gorontalo). JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 21–32.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Roaina, Kedudukan dan Peran Panitera dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Perkara guna Mendukung Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Felicia Trixie Fernanda, PENERAPAN ASAS MOTIVASI DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 02/G/2017/PTUN-PLG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erhan Bagas Haidar, Agus Ariadi, PERAN HUMAS DALAM MENJAMIN HAK ATAS INFORMASI BAGI MASYARAKAT PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PACITAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.