ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025
- Authors
-
-
Samuel Manik
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- TPPO, tanggung jawab hukum, jaringan internasional
- Abstract
- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana internasional yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Kasus TPPO jaringan internasional yang menimpa warga Brebes pada tahun 2025 menunjukkan kompleksitas penegakan hukum lintas negara dan perlunya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku TPPO dalam konteks hukum nasional dan internasional, serta memahami mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bersifat transnasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus TPPO warga Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku TPPO bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mempertimbangkan niat jahat dan tindakan terencana. Koordinasi lintas negara dan perlindungan korban menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap TPPO jaringan internasional memerlukan sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, aparat penegak hukum, serta dukungan perlindungan dan pemulihan bagi korban untuk mencapai keadilan dan mencegah terulangnya praktik serupa.
- References
-
Andrian Satiaputra, A., Risnandar, A., & Firmansyah, I. (2025). Perdagangan orang secara ilegal sebagai kejahatan transnasional: Studi perbandingan pengaturan di Indonesia dan Arab Saudi. Ensiklopedia Research and Community Service Review, 4(2), 44–52.
Candraningsih, M. D., Kurniawan, E., & Supriadi, R. (2025). Kata 'sponsor' dalam berita acara pemeriksaan kasus perdagangan orang: Kajian makna dan implikasi berbasis korpus. Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia, 10(1).
Fajar, N. M. A. P., & Priscyllia, F. (2025). Kebijakan hukum nasional dalam mengatasi eksploitasi anak di bidang perdagangan dan jasa. Jurnal Yustitia, 20(1), 59–66.
Latif, A. Z. R., Al Arif, A. Z., & Febrianti, T. (2025). Analisis hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 1311–1320.
Lakapu, E. F., Masu, R. R., & Resopijani, A. (2024). Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(4), 125–133.
Makmun, S., & Nur, H. (2025). Trafficking dan prostitusi dalam perspektif hukum di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research, 7–17.
Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 295–311.
Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada WNI ilegal di Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 3(03), 1765–1774.
Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., & Saputra, M. A. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(1).
Romauli Tarihoran, E., & Anisah, A. N. (2024). Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Jurnal Hukum Pendidikan, Motivasi, dan Bahasa Harapan, 2(2).
Yasin, D. F., Datau, R., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2025). Tinjauan viktimologi terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (studi kasus Polda Gorontalo). JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 21–32.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ervinda Nur Fauzia, Alifvia Putri Indriani, Dea Tarissa Putri Pratama, Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Aditya Zulfikar, Andika Kurnia Sandy, Firman Maulana, ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DITINJAU DARI KEWARISAN ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.