NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Asti Ananta
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Jelita
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rindu Davina Anisa Andari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Humaira Shalih Ammash
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Aprisa Ruslan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh ketentuan hukum peninggalan kolonial yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum nasional kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bagi sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, adanya perhatian terhadap pemulihan konflik, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2). https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152
Gultom, B. (2012). Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sapientia et Virtus, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348
Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706
Pratama, M. I. W., Adha, M. Y., & Kurniawan, L. D. (2026). Keadilan bagi korban dalam tujuan pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu analisis hukum. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21(2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136
Sinlaeloe, Y., Hutauruk, A., Sane, M., & Sunarno. (2026). Kepastian hukum penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP Nasional. Keadilan. https://doi.org/10.37090/cw1j2b71
Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027
Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092
Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 5(2). https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395
Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Lathifah, Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pancasila: Rekonstruksi Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina, Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.