IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA
- Authors
-
-
Jessica Anabelle Orina
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Lovetara Felincia
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Fiola Aurelia Chandra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Kyara Angelic Sofian
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Valentino Tan
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, jaksa, penegakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, keadilan restoratif
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai 'hukuman' atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana (Hasan, 2025, Hukum Pidana, hlm. 1). Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki peran penting karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dan pencapaian keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dengan berfokus pada lima persoalan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan yang dihadapi, peran generasi muda, upaya menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kontribusi nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, penegakan hukum pidana, etika profesi, dan keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan bukti, perlakuan yang setara, tuntutan pidana yang proporsional, perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Penerapan nilai Pancasila juga perlu dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, dan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
Duff, R. A. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Khalish Fahlevi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Abdan Mukti Widodo, Aditya Alif Hermawan, Anggara Kautsar Puru D G, KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.