IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA
- Authors
-
-
Jessica Anabelle Orina
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Lovetara Felincia
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Fiola Aurelia Chandra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Kyara Angelic Sofian
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Valentino Tan
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, jaksa, penegakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, keadilan restoratif
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai 'hukuman' atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana (Hasan, 2025, Hukum Pidana, hlm. 1). Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki peran penting karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dan pencapaian keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dengan berfokus pada lima persoalan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan yang dihadapi, peran generasi muda, upaya menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kontribusi nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, penegakan hukum pidana, etika profesi, dan keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan bukti, perlakuan yang setara, tuntutan pidana yang proporsional, perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Penerapan nilai Pancasila juga perlu dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, dan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press.
Duff, R. A. (2001). Punishment, Communication, and Community. Oxford: Oxford University Press.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ayu Sarjani Wedawati, Ida Bagus Yoga Raditya, ANALISIS HUKUM TENTANG STATUS UANG RUSAK DAN MEKANISME PENUKARANNYA DI BANK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.