MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO
- Authors
-
-
Jelita Jana Pertiwi
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor -
Dewi Hayati
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor -
Fara Nufarita Minggustin
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pemilihan kepala daerah, keadilan elektoral, demokrasi lokal
- Abstract
- Artikel ini menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Probolinggo dan menilai hubungannya dengan keadilan elektoral serta partisipasi demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berbasis dokumen peraturan, keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, publikasi pengawasan, dan pemberitaan yang memuat data administratif. Pada Pilkada 2024, sebanyak 627.691 pemilih menggunakan hak pilih dari 872.218 pemilih terdaftar atau sekitar 71,96 persen. Pasangan Muhammad Haris dan Fahmi AHZ memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abd. Rasit memperoleh 118.827 suara. Partisipasi antarkecamatan juga berbeda, dari 58,9 persen di Kuripan hingga 83,8 persen di Pajarakan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural dan rekapitulasi terbuka merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan keadilan substantif. Ketimpangan partisipasi wilayah dan terbatasnya jumlah pasangan calon menuntut perbaikan sosialisasi, pengawasan publik, serta akses pengaduan. Analisis dibatasi pada bukti terdokumentasi dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran yang tidak tercatat.
- References
-
Baehaki, K. (2025). Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks demokrasi. Jurnal Media Hukum, 13(1), 130–140. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024, 18 Agustus). Bawaslu Probolinggo dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. https://probolinggo.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-probolinggo-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-2024
Harahap, W. L., Rahayu, A. D., Hasibuan, A., & Danialsyah, D. (2025). Problematika penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 6(4). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13590/0
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26408/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016.pdf
Komisi Pemilihan Umum. (2024a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/wgVfk8gkUCzIRnM89VS15WNyaW5uK3JIRU9XRHpBUjQ2ZWhlRnc9PQ
Komisi Pemilihan Umum. (2024b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/xj8hmCt-j6WXDJ3jSq7tWVVFbGxSUEhxc3kyeldORTI1R05YZFE9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024a). Keputusan Nomor 1512 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/pmejZRlJt30ikTgZAHWrljdaQXluRlZKdU5GRldLeGw5V09CSlE9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024b). Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/GUhQ8uOzBreay4unv-LzLW4yMnhrZXpUQzVvRzlOeEkvSXZEUnc9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024c). Keputusan Nomor 1509 Tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Probolinggo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/A0FkHwn9aLIeT0qsaKhoMnBJM1VQc3NueXlYMDNoNkRzZ3kvU0E9PQ
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=60%2FPUU-XXII%2F2024
Rosdiana, Y., Huda, U. N., & Rosadi, A. (2026). Politik uang dan krisis keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 63–78. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2867
Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343
Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot
Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Ini kecamatan dengan partisipasi pemilih terendah di Probolinggo, hampir separuh penduduknya absen. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/XGKQySXNF/ini-kecamatan-dengan-partisipasi-pemilih-terendah-di-probolinggo-hampir-separuh-penduduknya-absen
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Deska Larasati, Anggun Juwita Sari, Agestika Lindra Naviru, Desta Olivia, Velda Suci Rahmadani, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Sulistyanto, Georgius Andri Dapot Parulian Simanjuntak, Charisma Puji Anjarwati, STATUS HARTA PUSAKA TINGGI DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arina Rahmania, Hilda Angelina Sirait, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darren Valencio, Brigita Malika Namira A, Made Pika Amelia A, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.