KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA
- Authors
-
-
Putri Ayu Welani
Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- auto-renewal, hukum perjanjian, konsumen, perjanjian elektronik, syarat sah perjanjian
- Abstract
- Perjanjian berlangganan layanan digital kerap memuat klausul perpanjangan otomatis (auto-renewal), yaitu mekanisme yang memperpanjang masa layanan dan menimbulkan pembayaran periode berikutnya apabila konsumen tidak membatalkan langganan dalam waktu yang ditentukan. Persoalan hukum timbul ketika informasi mengenai perpanjangan, besaran tagihan, waktu penagihan, atau prosedur pembatalan tidak disampaikan secara jelas. Artikel ini menganalisis keabsahan persetujuan konsumen terhadap klausul perpanjangan otomatis berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan perhatian khusus pada syarat kesepakatan serta hubungan klausul tersebut dengan hukum perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis menunjukkan bahwa bentuk persetujuan elektronik dapat menjadi bukti kesepakatan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek pembentukan perjanjian telah memenuhi hukum. Penilaian perlu mempertimbangkan cara informasi material ditampilkan, kesempatan konsumen mengetahui konsekuensi pembayaran berulang, bukti persetujuan, serta isi dan pelaksanaan klausul. Klausul perpanjangan otomatis tidak otomatis terlarang; keabsahan dan akibat hukumnya bergantung pada pemenuhan syarat sah perjanjian dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen. Artikel ini menekankan perlunya membedakan keberadaan klausul dalam dokumen elektronik dari penilaian hukum atas proses persetujuan dan penerapannya.
- References
-
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
2. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 18.
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
4. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6200
Similar Articles
- Ervinda Nur Fauzia, Alifvia Putri Indriani, Dea Tarissa Putri Pratama, Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Adat Bali , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agita Sri Aloina, Tasya Rahmadiyanti, Alifah Syahidna Zahra, ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI DALAM KASUS IMAM MASYKUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Destu Andira, Ari Teguh Persadanta Sembiring, Maulana Malik Tamrin, Revy Ardhana Susanto, Zainudin Hasan, Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.