KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
- Authors
-
-
Riskha Nur Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Naflah Salsabila Fiyanto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Erlita Karisma Ariditiya
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan, Matrilineal, Pembagian Harta Peninggalan
- Abstract
- Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dalam adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara individual maupun dialihkan, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada kaum. Berbeda dengan harta pencarian atau pusaka rendah yang dapat dibagikan berdasarkan hukum waris yang berlaku, harta pusaka tinggi tetap dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, pencampuran kedua jenis harta tersebut dalam pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa dan menghilangkan fungsi sosial harta pusaka tinggi.
- References
-
Al Makassary, Ridwan. 'Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat.' Journal of Law, State, and Islamic Communication 3, no. 2 (2022).
Effendi. 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi di Nagari Kubang Putiah.' Ahwal al-Adl: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (2021): 45–60.
Fitriani, R. 'Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau.' Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 112–128.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Rahman, A., & Febriani, S. 'Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.' Jurnal Adat dan Hukum 6, no. 2 (2022): 85–99.
Saputra, D., & Wardani, N. 'Implikasi Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum terhadap Kepastian Hukum Harta Pusaka Tinggi.' Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 3 (2023): 201–216.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2013.
Syahril, M., & Putra, E. 'Eksistensi Asas Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Adat Minangkabau Modern.' Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 45–58.
Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.
Tala’, Mohammad Hatta. 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia 4, no. 1 (2023).
Yulianto. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau.' Review of Social Law Research 1, no. 2 (2023).
Zainuddin. Hukum Waris Adat Minangkabau. Padang: Pusat Studi Kebudayaan Minangkabau, 2010.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Meitanto Saputra, Anisa Viola Vernandes, Alike Natarina Azahra, Ananda Alfarel Mardani, PERAN TOKOH ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH MASYARAKAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Hijrah Firstya, Niluh Mahatmya Devi, Velicia Audrey William, Karin Sofia Natasa, Putu Nadila, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.